Oleh : Andika Pratama )*
Demokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari dinamika, termasuk melalui ekspresi politik berupa demonstrasi. Gelombang aspirasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa, pelajar, maupun pemuda adalah bukti bahwa ruang demokrasi tetap hidup. Namun, setiap gerakan aspirasi memerlukan keseimbangan agar tidak terjebak pada praktik yang justru merusak esensi kebebasan itu sendiri. Di sinilah kehadiran TNI dan Polri sebagai garda pengaman negara menjadi penting untuk memastikan bahwa demonstrasi berlangsung tertib, aman, dan bermartabat.
Belakangan, soliditas TNI-Polri menjadi sorotan positif. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara dalam menjaga stabilitas nasional. Patroli gabungan yang dilakukan di berbagai wilayah memperlihatkan keseriusan aparat untuk mencegah potensi kerusuhan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dalam setiap dinamika sosial, tidak membiarkan masyarakat berjalan sendiri menghadapi potensi gangguan.
Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) sekaligus Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menyampaikan pandangan yang meneguhkan pentingnya menjaga koridor damai. Ia menilai penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, tetapi hak itu tidak boleh disalahgunakan untuk menciptakan kericuhan. Tindakan anarkis, vandalisme, atau provokasi hanya akan merugikan masyarakat luas dan merusak semangat demokrasi. Baginya, perjuangan rakyat akan kuat dan bermakna bila disampaikan dengan beradab. Keyakinan Fikri terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga memperlihatkan harapan bahwa pemerintah akan tetap responsif terhadap aspirasi publik tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.
Apresiasi serupa datang dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM). Komandan Nasional KOKAM, Elly Oscar, melihat langkah cepat Polri dalam menindak anggotanya yang melanggar prosedur saat mengawal aksi sebagai bukti nyata profesionalitas. Transparansi hukum yang ditunjukkan Polri menumbuhkan rasa percaya publik bahwa aparat tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga menjunjung etika. Menurutnya, aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik bila aparat mengedepankan pendekatan humanis. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa demokrasi akan semakin sehat apabila kedua belah pihak, masyarakat maupun aparat, saling menghormati.
Dari jajaran kepolisian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa sinergi TNI-Polri tidak sekadar slogan. Kehadiran patroli gabungan adalah wujud nyata tanggung jawab negara dalam menciptakan rasa aman. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, yang menekankan bahwa peran TNI bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendengarkan kritik publik. Dengan terbuka pada masukan masyarakat, TNI dapat semakin antisipatif dalam menjalankan langkah preventif. Sikap ini mencerminkan profesionalisme modern yang menjadikan demokrasi dan keterbukaan sebagai kekuatan, bukan ancaman.
Implementasi sinergitas ini terlihat jelas di daerah. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, mengungkapkan bahwa patroli gabungan bukan hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga menegaskan bahwa aparat hadir secara langsung di tengah masyarakat. Dengan cara ini, rakyat tidak hanya merasa terlindungi, tetapi juga merasakan kedekatan emosional dengan aparat yang mendampingi kehidupan sehari-hari.
Dukungan moral terhadap aparat juga datang dari elemen sipil. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan bahwa isu yang menyebut adanya perpecahan antara TNI dan Polri hanyalah propaganda provokatif. Menurutnya, tanpa soliditas kedua institusi itu, mustahil kedaulatan dan keamanan negara dapat terjaga. Pandangan ini penting sebagai penegasan bahwa upaya memecah belah aparat hanyalah strategi segelintir pihak untuk melemahkan fondasi demokrasi.
Pandangan akademisi juga turut memperkaya perspektif. Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menekankan bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah tanda kegagalan intelijen. Menurutnya, intelijen sudah memberikan informasi, tetapi pelaksanaan tetap bergantung pada pengambil kebijakan. Situasi lapangan sangat dinamis dan provokasi di media sosial sering mempercepat eskalasi. Baginya, ini adalah pelajaran penting agar isu-isu yang berkembang di ruang publik, terutama di dunia maya, dapat ditangani lebih dini. Penjelasan Stanislaus memberi pemahaman bahwa kerusuhan merupakan bagian dari kompleksitas sosial, bukan sekadar kesalahan aparat.
Pernyataan tersebut mengajak publik untuk melihat persoalan dengan jernih. Mengkambinghitamkan aparat hanya akan melemahkan kepercayaan pada institusi strategis negara. Sebaliknya, apresiasi terhadap langkah konkret TNI-Polri justru akan memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat. Kepercayaan publik menjadi modal penting agar demokrasi Indonesia tumbuh semakin dewasa.
Pada akhirnya, sinergitas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan bukan sekadar tugas rutin, tetapi juga bagian dari komitmen besar untuk memastikan demokrasi berjalan sehat. Demonstrasi adalah hak yang dijamin konstitusi, namun hak itu harus dijalankan dalam koridor damai. Anarkisme tidak pernah menjadi jalan keluar, justru hanya meninggalkan luka sosial dan kerugian ekonomi.
Indonesia memiliki fondasi kuat berupa persatuan dan kebersamaan. Soliditas TNI-Polri yang diapresiasi oleh berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa keamanan bukan sekadar urusan aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan mengedepankan kedamaian, rasa hormat, dan sikap beradab, demokrasi Indonesia akan semakin matang. Persatuan antara rakyat, aparat, dan pemerintah adalah modal terbesar dalam menghadapi segala tantangan, memastikan masa depan bangsa tetap aman, damai, dan kondusif.
)* Penulis adalah seorang pengamat sosial
