Jakarta – JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap pekerja melalui pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK)…
Year: 2026
Pemerintah Perkuat Mitigasi PHK melalui Satgas dan Perlindungan Pekerja
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan…
Mitigasi PHK Jadi Prioritas melalui Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Oleh: Adnan Ramdani )* Dinamika ekonomi global yang terus berkembang menghadirkan berbagai tantangan bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ketidakpastian pasar…
Mitigasi PHK dan Komitmen Pemerintah Menjaga Lapangan Kerja
Oleh: Astiana Wirayudha )* Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian telah menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.…
Rupiah Dijaga melalui Langkah Terukur dan Penguatan Fundamental Ekonomi
Jakarta Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya…
Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Langkah Menjaga Stabilitas Rupiah
Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian…
Langkah Koordinatif Ditempuh Untuk Jaga Stabilitas Rupiah
*) Oleh: Dinda Paramita Nilai tukar rupiah selalu menjadi salah satu indikator yang paling sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi global.…
Saat Pemerintah dan BI Bersinergi Menjaga Rupiah
Oleh : Ricky Rinaldi Stabilitas nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi…
PP 20/2026 Mendorong Usaha Naik Kelas, Bukan Membebani PT dan CV
Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.…
PP 20/2026, Penyesuaian Pajak PT dan CV Didorong demi Keadilan bagi UMKM
Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil…