Oleh: Yesi Antasari)*
Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan dan hilirisasi komoditas strategis perkebunan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri. Hilirisasi sendiri merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah memperkuat kemandirian industri nasional sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih besar.
Beberapa komoditas prioritas yang mendapat perhatian serius adalah tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, serta lada dan pala. Upaya ini mendapatkan dukungan anggaran yang signifikan melalui Alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 9,95 triliun untuk periode 2025–2027. Rinciannya adalah Rp 2,54 triliun pada 2025, Rp 5,83 triliun pada 2026, dan Rp 1,58 triliun pada 2027.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa anggaran tersebut kini sudah tersedia dan harus segera dimanfaatkan. Ia menyampaikan, anggaran Rp 9,95 triliun menjadi pijakan utama untuk menggerakkan percepatan program hilirisasi komoditas strategis. Pernyataan ini disampaikan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Senin (22/9/2025), menekankan pentingnya eksekusi cepat agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri nasional.
Dalam hal komoditas tebu, pemerintah menargetkan perluasan lahan tanam seluas 200.000 hektare dengan alokasi biaya tanam sebesar Rp 0,75 triliun dan biaya benih Rp 1,52 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp 2,27 triliun. Proyek ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja hingga 700.000 orang dengan estimasi produksi mencapai 1,6 juta ton senilai Rp 23,20 triliun. Langkah ini tidak hanya meningkatkan produksi gula nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat pedesaan.
Sementara itu, komoditas kakao mendapatkan perhatian serius dengan target tanam 248.500 hektare. Biaya tanam diproyeksikan sebesar Rp 0,99 triliun dan biaya benih Rp 2,49 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp 3,47 triliun. Hilirisasi kakao diperkirakan mampu menyerap 122.667 tenaga kerja dengan hasil produksi 248.500 ton, senilai Rp 67,10 triliun. Peningkatan kapasitas produksi ini diharapkan mendorong Indonesia menjadi pemain global yang dominan dalam pasar kakao dan olahannya.
Komoditas kelapa juga mendapat perhatian strategis dengan target tanam seluas 221.890 hektare. Biaya tanam dan benih masing-masing sebesar Rp 0,55 triliun dan Rp 0,61 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp 1,16 triliun. Proyeksi serapan tenaga kerja mencapai 250.000 orang dengan produksi 2,88 juta ton senilai Rp 5,77 triliun. Pengembangan kelapa tidak hanya menambah nilai ekonomi tetapi juga mendukung kemandirian bahan baku untuk industri minyak kelapa, kopi kelapa, dan produk olahan lainnya.
Komoditas kopi ditargetkan seluas 99.500 hektare dengan anggaran Rp 0,79 triliun untuk biaya tanam dan Rp 1,37 triliun untuk biaya benih, sehingga total kebutuhan mencapai Rp 2,16 triliun. Hilirisasi kopi diproyeksikan menyerap 312.500 tenaga kerja, menghasilkan produksi 199.000 ton senilai Rp 14,93 triliun. Upaya ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir kopi terbesar di dunia, sambil meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Komoditas mete memiliki target tanam 50.000 hektare dengan alokasi biaya tanam Rp 0,42 triliun dan biaya benih Rp 0,12 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp 0,54 triliun. Hilirisasi mete diperkirakan menyerap 166.667 tenaga kerja dengan produksi 100.000 ton senilai Rp 2 triliun. Pengembangan mete memberi peluang diversifikasi ekspor sekaligus meningkatkan pendapatan petani yang berada di wilayah penghasil mete utama.
Sementara lada dan pala ditargetkan seluas 51.000 hektare dengan alokasi biaya tanam Rp 0,16 triliun dan biaya benih Rp 0,19 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp 0,35 triliun. Proyeksi serapan tenaga kerja untuk komoditas ini mencapai 83.333 orang, dengan hasil produksi 255.000 ton senilai Rp 25,50 triliun. Upaya ini tidak hanya mendorong kedaulatan pangan dan rempah nasional tetapi juga meningkatkan kontribusi Indonesia dalam perdagangan rempah global.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menggerakkan kepala daerah untuk berperan aktif mengembangkan sektor perkebunan. Ia menekankan pentingnya fokus dan pemanfaatan anggaran secara optimal agar hilirisasi dan industrialisasi pertanian dapat berjalan lancar.
Menurut Tito Karnavian, keberhasilan program ini akan membuka peluang bagi Indonesia tidak hanya mencapai swasembada tetapi juga menjadi eksportir komoditas strategis. Selain itu, langkah ini akan memperkuat posisi negara dalam kancah global serta mempercepat target keluar dari middle income trap. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan industri, hilirisasi komoditas strategis diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, langkah pemerintah dalam percepatan hilirisasi komoditas strategis menunjukkan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah industri perkebunan, membuka lapangan kerja, dan mengokohkan kemandirian ekonomi nasional. Dukungan anggaran yang memadai, ditambah sinergi efektif antara pusat dan daerah, menjadi fondasi penting bagi tercapainya target produksi, ekspor, dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Dengan strategi yang terencana dan kolaborasi yang solid, program hilirisasi komoditas strategis ini diprediksi tidak hanya memberikan dampak ekonomi jangka pendek tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di pasar global, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional..
)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung
