Oleh : Ferry Alfiand )*
Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang sistem pemilihan umum atau pergantian kekuasaan, tetapi juga menyangkut bagaimana seluruh elemen bangsa mampu berkolaborasi untuk menghadirkan stabilitas, keadilan, dan rasa aman bagi warganya. Dalam konteks inilah, kehadiran aparat yang humanis serta partisipasi aktif masyarakat menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan kondusif.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengatakan pentingnya sinergi berbagai pihak untuk menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekedar rutinitas lima tahunan, namun instrumen penting keberlangsungan bangsa. Pihaknya menegaskan, pemilu yang berkualitas hanya dapat terwujud jika pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua unsur.
Aparat negara, baik kepolisian, TNI, maupun perangkat pemerintahan sipil, memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai aturan hukum. Namun peran itu tidak akan maksimal jika masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam demokrasi. Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan disertai jaminan perlindungan dari aparat, maka demokrasi akan semakin hidup. Sebaliknya, jika aparat bersikap represif atau masyarakat cenderung anarkis, maka demokrasi akan kehilangan substansinya sebagai sistem yang mengedepankan dialog dan musyawarah.
Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Syarief Hidayatullah, mengatakan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan melalui jalur resmi. Pihaknya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan hingga merugikan masyarakat luas. Menurut Syarief, karakter bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi musyawarah dan kesantunan. Pihaknya menilai aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan argumen dan solusi, bukan dengan tindakan anarkis.
Penting untuk dipahami bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah dijamin konstitusi, tetapi kewajiban menjaga ketertiban umum juga tidak kalah pentingnya. Di sinilah aparat hadir untuk menyeimbangkan dua kepentingan tersebut. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, aparat akan lebih mudah melindungi jalannya kegiatan itu. Sebalik nya, jika ada kelompok yang memilih cara-cara provokatif dan destruktif, maka aparat pun harus bertindak tegas untuk menjaga keamanan bersama.
Sinergi ini dapat terwujud melalui komunikasi yang intensif dan saling menghargai. Aparat tidak boleh memandang masyarakat sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga ketahanan sosial. Begitu pula masyarakat, mereka perlu menumbuhkan kepercayaan bahwa aparat hadir bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menjamin kebebasan itu tetap berada dalam koridor hukum. Dengan sikap saling percaya ini, potensi konflik dapat ditekan, dan energi bangsa dapat diarahkan pada hal – hal yang lebih produktif.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan bahwa TNI melalui satuan kewilayahan seperti Kodim dan Koramil siap bersinergi dengan kepolisian serta pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi lintas sektor ini penting untuk memperkuat keamanan di lingkungan masyarakat dari berbagai potensi ancaman.
Ia menambahkan, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat vital sebagai ujung tombak kehadiran TNI – Polri di tengah masyarakat. Kehadiran mereka tidak hanya membantu kegiatan sosial masyarakat, tetapi juga memastikan setiap wilayah tetap kondusif.
Demokrasi yang bermartabat tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan, melainkan dari kualitas interaksi antara negara dan warganya. Sinergi aparat dan masyarakat akan membuat hukum ditegakkan dengan adil, kebebasan berpendapat terlindungi, dan hak-hak asasi manusia dihormati. Jika semua elemen bangsa menyadari peran strategis masing – masing, maka demokrasi akan lebih dari sekadar slogan. Demokrasi akan menjadi sebuah realitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari – hari.
Tentu saja, menjaga demokrasi bukan perkara mudah. Godaan politik uang, polarisasi, hingga penyebaran disinformasi dapat memicu perpecahan. Namun jika aparat dan masyarakat bersatu, ancaman – ancaman ini bisa diatasi dengan pendekatan yang bijak. Aparat dapat menindak tegas pelanggaran hukum, sementara masyarakat berperan dalam menyaring informasi dan menolak ajakan yang merusak persatuan. Keterlibatan generasi muda dalam literasi digital juga menjadi kunci penting agar demokrasi tidak terjebak dalam jebakan manipulasi informasi.
Akhirnya, demokrasi bermartabat hanya akan lahir dari komitmen bersama. Aparat yang bertugas dengan integritas dan masyarakat yang berpartisipasi dengan tanggung jawab adalah kombinasi yang tidak tergantikan. Sinergi ini bukan hanya menjaga keberlangsungan sistem demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi tersebut benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, demokrasi Indonesia akan tumbuh kokoh, berakar pada nilai – nilai kebangsaan, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik
