Jakarta – Semangat persaudaraan antara masyarakat dan aparat keamanan semakin menguat dalam memastikan demokrasi berjalan tanpa kekerasan. Berbagai aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di sejumlah daerah menunjukkan bahwa aspirasi publik dapat disalurkan dengan damai, tertib, dan penuh nilai kebersamaan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, menegaskan bahwa pengamanan terhadap aksi masyarakat dilakukan secara humanis. Menurutnya, aparat keamanan memandang peserta aksi sebagai saudara sebangsa yang juga memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi. Salah satu momentum yang menarik perhatian publik adalah doa bersama yang dilakukan buruh dan aparat di tengah demonstrasi.
“Ini contoh baik. Buruh dan Polri adalah mitra, kita sama-sama menjaga kedamaian dan keamanan. Doa bersama ini menegaskan bahwa penyampaian pendapat bisa dilakukan dengan tertib, damai, dan penuh nilai kebersamaan,” ujar Ade Ary. Ia menambahkan, interaksi tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat demokrasi di Indonesia bisa tetap sejuk jika dilandasi rasa saling menghormati.
Harmonisasi serupa juga terlihat di Kalimantan Barat. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, menyebut sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi inklusif. Ia mencontohkan program rutin Polda Kalbar seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih yang bertujuan memperkuat hubungan emosional antara aparat dengan masyarakat.
“Kegiatan ini adalah memperkuat harmonisasi. Memperkuat harmonisasi dalam penyampaian pendapat di muka umum, itu semua bermitra,” ungkap Pipit. Menurutnya, pendekatan berbasis dialog ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi berkelanjutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai teladan dalam menjaga perdamaian serta kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.
Dari perspektif akademisi, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Samarinda, Dr. H. Farid Wadjdiy, M.Pd., menilai bahwa kinerja aparat kepolisian dalam mengawal aksi penyampaian aspirasi sudah cukup memadai. Meski begitu, ia tidak menutup mata bahwa dinamika di lapangan terkadang memunculkan situasi tak terduga yang perlu ditangani secara bijaksana.
“Kami memberikan dorongan dan kepercayaan penuh kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk tetap menjalankan tugas utamanya menjaga rasa aman, baik bagi masyarakat umum maupun mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kami percaya, evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan untuk menghasilkan penanganan yang semakin baik,” tegasnya.
Farid menekankan bahwa pendekatan persuasif dan berbasis hati akan menciptakan suasana yang lebih sejuk. Menurutnya, fenomena aksi mahasiswa sering kali dipengaruhi oleh penurunan kepercayaan publik terhadap sejumlah kebijakan. Karena itu, peran perguruan tinggi menjadi penting dalam membina mahasiswa agar tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif. “Jika pendekatannya dengan hati, maka suara mahasiswa di lapangan juga akan lebih sejuk,” jelasnya.
Semangat persaudaraan yang terjalin antara aparat dan masyarakat dalam berbagai momentum tersebut menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia terus tumbuh dengan arah positif. Aksi damai, doa bersama, hingga program dialogis yang dilakukan aparat adalah cerminan dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban umum.
Dengan langkah-langkah humanis, sinergi lintas elemen, serta dukungan akademisi, demokrasi Indonesia semakin matang. Kolaborasi ini sekaligus menepis kekhawatiran akan terjadinya kekerasan dalam setiap dinamika politik dan sosial. Pesan utamanya jelas: aspirasi rakyat dapat tersampaikan, aparat tetap menjaga keamanan, dan bangsa tetap melangkah maju dalam semangat kebersamaan.
