Oleh : Sony Surya Tantra )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun fondasi generasi emas Indonesia. Kehadiran program ini bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui perbaikan layanan, pengawasan berlapis, dan evaluasi menyeluruh, pemerintah menegaskan komitmen agar MBG tidak hanya hadir secara kuantitas, tetapi juga terjamin kualitasnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa partisipasi publik menjadi elemen penting dalam perbaikan program ini. Dengan melibatkan akademisi, media, mahasiswa, hingga masyarakat sipil, kebijakan MBG dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas adalah fondasi membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Langkah BGN mengundang partisipasi publik menunjukkan adanya keseriusan untuk memastikan standar pelayanan MBG berjalan dengan transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.
Reformasi birokrasi di tubuh BGN melalui penyusunan standar pelayanan publik juga menjadi bukti bahwa program MBG diposisikan sebagai prioritas nasional. Regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, melainkan mampu memberikan kepastian prosedur, jaminan waktu pelayanan, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan masukan dalam perbaikan.
Selain BGN, sinergi lintas institusi juga memperkuat keberhasilan program MBG. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa dapur MBG yang dikelola TNI telah memenuhi standar higienis dengan bahan makanan bergizi. Hal ini menjadi jawaban atas berbagai isu yang sempat muncul terkait kasus keracunan di sejumlah daerah. Klaim tersebut sekaligus menegaskan bahwa TNI tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga hadir dalam mendukung pembangunan kualitas manusia melalui program gizi nasional.
Menurut Tandyo, keterlibatan TNI memastikan proses produksi makanan tidak sekadar memenuhi kebutuhan logistik, tetapi juga memperhatikan standar gizi dan higienitas. Hal ini penting karena kualitas makanan yang disalurkan akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Dengan keterlibatan TNI, MBG diharapkan mampu menghadirkan makanan sehat dan layak konsumsi hingga ke pelosok daerah.
Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) Polri wajib memastikan standar gizi dan kebersihan makanan yang diproduksi. Dalam tinjauannya di Pabelan, Semarang, Kapolri menegaskan pentingnya kualitas makanan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran 73 SPPG Polri di Jawa Tengah yang melibatkan relawan warga lokal merupakan contoh konkret sinergi negara dan masyarakat dalam menjalankan program MBG.
Lebih jauh, keberadaan dapur MBG Polri juga menunjukkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat. Pelibatan relawan dari kalangan warga sekitar memperlihatkan bahwa MBG bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program nasional.
Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci agar program MBG benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Pemerintah menyadari bahwa setiap program berskala besar tidak lepas dari tantangan, mulai dari distribusi, pengawasan, hingga standar kualitas. Namun, dengan keterlibatan aktif BGN, TNI, Polri, akademisi, media, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat dijawab dengan solusi yang tepat.
Kebijakan MBG juga harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Dengan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus melihat dampaknya secara menyeluruh terhadap pembangunan manusia Indonesia.
Pemerintah, melalui pendekatan evaluasi menyeluruh, memberikan sinyal kuat bahwa kualitas lebih diutamakan dibanding sekadar pencapaian target jumlah. Prinsip inilah yang menjadi fondasi keberhasilan program MBG ke depan. Partisipasi masyarakat yang diundang BGN, profesionalisme TNI dalam menjaga higienitas, serta komitmen Polri memastikan standar gizi, semuanya adalah bentuk nyata kolaborasi untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya melihat program ini sebagai kebijakan formal, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Program MBG pada akhirnya bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan warisan kebijakan yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.
Melalui komitmen memperkuat evaluasi, pemerintah memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai tujuan, transparan dalam pelaksanaannya, dan berkelanjutan dalam manfaatnya. Inilah yang menjadi bukti bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab, menegaskan kembali bahwa kualitas pelayanan publik adalah kunci membangun Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial- Ekonomi.
