Oleh: Riska Amalia )*
Semangat Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya persatuan bangsa kini menemukan wujud baru dalam kebijakan pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pendidikan kembali ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun manusia Indonesia yang unggul, mandiri, dan berkarakter.
Melalui Sekolah Rakyat, nilai persatuan dan gotong royong yang dulu menjadi roh perjuangan para pemuda kini dihidupkan kembali dalam bentuk nyata: kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis mencatat, setelah beberapa bulan berjalan, Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi tiga bulan pertama, sekolah-sekolah tersebut kini telah beroperasi dengan stabil dan mulai memberi dampak langsung bagi siswa maupun keluarganya.
Perubahan terlihat tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan siswa dan orang tua mereka. Pemerintah memastikan setiap anak dan guru memiliki rekam medis untuk mendukung pendidikan berbasis kesehatan. Dari pemantauan itu, sejumlah masalah kesehatan seperti anemia dan gangguan gigi dapat segera ditangani.
Tak hanya para siswa, keluarga mereka juga ikut merasakan manfaat melalui layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat. Upaya ini memperlihatkan bagaimana pendidikan dan kesehatan menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat. Pemerintah ingin memastikan anak-anak tumbuh sehat agar bisa belajar dengan baik, sementara para orang tua mendapatkan akses pelayanan dasar yang selama ini sulit mereka jangkau.
Program Sekolah Rakyat juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kementerian Sosial melibatkan para pelaku UMKM dalam pembuatan seragam dan perlengkapan sekolah, serta membuka lapangan kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah ini memperlihatkan desain kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi model pembangunan sosial yang terpadu (menyatukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan).
Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) AM Putranto menilai, program ini merupakan bukti nyata kepedulian Presiden Prabowo terhadap masa depan anak-anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, Presiden ingin setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu tanpa terkendala biaya.
Model pendidikan yang diterapkan dirancang dalam sistem berasrama agar siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran formal, tetapi juga jaminan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pengawasan dari para pendamping.
Setiap anak memiliki figur bapak atau ibu asuh yang memantau perkembangan mereka secara menyeluruh, mulai dari kebiasaan belajar hingga pembentukan karakter. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun sekolah, melainkan menciptakan lingkungan pendidikan yang memanusiakan manusia.
Dalam pengelolaannya, perhatian terhadap gizi dan keseharian siswa juga menjadi prioritas. Pemerintah menekankan pentingnya kualitas makanan yang disajikan di sekolah asrama agar memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak. Kehangatan suasana makan bersama, kedisiplinan dalam kegiatan harian, serta kepedulian terhadap kenyamanan hidup di asrama menjadi bagian dari pendidikan karakter yang ingin ditanamkan. Semua itu merefleksikan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, nilai yang sejalan dengan jiwa Sumpah Pemuda.
Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya peran Sekolah Rakyat dalam membentuk generasi tangguh dan berjiwa sosial. Saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Sentra Wasana Bahagia di Ternate, Maluku Utara, ia menyoroti bahwa kolaborasi antara guru, masyarakat, dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan. Menurutnya, sekolah ini memiliki peran strategis dalam mencetak anak-anak yang disiplin, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi.
Kunjungan Wapres ke wilayah timur tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam pemerataan pendidikan. Melalui perluasan jaringan Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan akses pendidikan setara di seluruh pelosok negeri, terutama di daerah tertinggal.
Gibran memastikan bahwa anak-anak di wilayah seperti Maluku Utara juga berhak merasakan fasilitas dan pendidikan yang sama seperti di kota-kota besar di Jawa. Ini menjadi wujud nyata dari semangat persatuan yang digaungkan dalam Sumpah Pemuda, bahwa seluruh anak bangsa memiliki hak yang sama untuk maju.
Kementerian Sosial menargetkan hingga tahun ajaran 2025/2026 terdapat 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan total kapasitas hampir 16 ribu siswa. Program ini didukung oleh ribuan tenaga pendidik dan pengelola asrama yang bekerja dengan penuh dedikasi. Dalam setiap langkahnya, Sekolah Rakyat tidak hanya mendidik anak untuk menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga menumbuhkan karakter tangguh dan kesadaran sosial.
Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol kebangkitan semangat nasional di era modern. Ia memadukan gagasan pemerataan pendidikan dengan nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda: bersatu dalam perbedaan demi kemajuan bangsa. Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi, pemerintah tetap konsisten meletakkan pendidikan sebagai jalan utama menuju keadilan dan kemakmuran.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah membuktikan bahwa persatuan bukan sekadar slogan historis, melainkan semangat yang terus hidup dalam kebijakan nyata. Program ini menjadi ruang bagi anak-anak dari seluruh penjuru Indonesia untuk belajar bersama, hidup bersama, dan tumbuh dalam semangat yang sama: cinta Tanah Air, kerja keras, dan solidaritas.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik