Jakarta, Jatim Daily – Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai menjadi langkah yang diperlukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian geopolitik disebut menjadi faktor yang memperbesar beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pancasila Gunawan Baharuddin, S.E., M.Ec., Ph.D. mengatakan kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan upaya menjaga kesehatan fiskal agar pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai program-program pembangunan.
“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi adalah langkah untuk menjaga kesehatan APBN dan mencegah defisit fiskal yang lebih besar. Tujuannya agar anggaran negara tidak hanya tersedot untuk subsidi, tetapi bisa dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” ujar Ekonom dan Dosen Universitas Pancasila Gunawan Baharuddin, S.E., M.Ec., Ph.D., dikutip Kamis (23/7).
Menurut Gunawan, kebijakan tersebut tetap harus dibarengi dengan berbagai langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Ia menilai program perlindungan sosial menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Pemerintah juga perlu mendorong efisiensi energi, mempercepat transisi ke energi terbarukan, dan memperkuat pengawasan distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan berkeadilan,” jelas Gunawan Baharuddin.
Ia mengapresiasi berbagai langkah pemerintah, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi upah, subsidi transportasi, hingga bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama proses penyesuaian kebijakan berlangsung.
Dari sisi makroekonomi, Gunawan menilai pengurangan beban subsidi energi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Menurutnya, ruang fiskal yang lebih luas dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan mendukung program-program prioritas.
“Secara jangka panjang, ini memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Ekonomi domestik akan lebih tahan terhadap gejolak harga global,” tambah Gunawan Baharuddin.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi transisi energi melalui tiga arah kebijakan utama, yakni transparansi harga energi, diversifikasi sumber energi, serta penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah, BUMN energi, swasta, dan masyarakat adalah kunci agar transisi energi berjalan adil. Kenaikan harga BBM nonsubsidi bukan hanya langkah jangka pendek, tetapi bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat APBN, dan mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” tutup Gunawan Baharuddin.
