Oleh: Nanik Muliawanti (*
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius menjelang puncak musim kemarau tahun 2026. Pengalaman pahit yang pernah dialami Indonesia pada berbagai episode El Nino sebelumnya menjadi pengingat bahwa bencana ini bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, ketahanan pangan, hingga citra bangsa di mata dunia. Karena itu, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan menunggu hingga api membesar dan sulit dikendalikan.
Peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) patut menjadi perhatian seluruh pihak. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa risiko karhutla diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi diprediksi meluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dengan fokus pengawasan pada Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu bencana terjadi untuk kemudian bertindak. Sebaliknya, berbagai langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak dini. BMKG bahkan menekankan bahwa mitigasi yang dilakukan saat ini tidak hanya bertujuan menghadapi kekeringan dan karhutla, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun ketika musim hujan kembali datang. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan adanya upaya membangun sistem ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.
Salah satu langkah penting yang terus didorong adalah menjaga tinggi muka air pada kawasan gambut. Gambut yang tetap jenuh air akan jauh lebih tahan terhadap potensi kebakaran dibandingkan gambut yang mengering. Dalam konteks inilah pembangunan dan optimalisasi sekat kanal menjadi sangat strategis. Sekat kanal berfungsi menahan aliran air agar tidak cepat keluar dari kawasan gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga.
Keberadaan sekat kanal bukan hanya solusi teknis sederhana, melainkan investasi ekologis jangka panjang. Ketika permukaan air dapat dipertahankan pada kondisi normal, risiko munculnya api dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, upaya pembasahan gambut juga membantu menjaga fungsi ekologis kawasan, termasuk kemampuan menyimpan karbon dan menjaga keanekaragaman hayati.
BMKG juga merekomendasikan penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknologi, pengawasan lapangan, hingga penegakan aturan.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo. Menurutnya, risiko karhutla akan meningkat secara signifikan apabila Indonesia menghadapi fenomena El Nino kuat yang disertai Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering sehingga meningkatkan kerentanan berbagai jenis vegetasi terhadap kebakaran.
Peringatan tersebut penting karena kebakaran besar sering kali dipicu oleh kombinasi faktor cuaca ekstrem dan aktivitas manusia. Dalam kondisi kelembapan yang sangat rendah, serasah, ranting, dan gambut dapat berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Sedikit percikan api saja dapat memicu kebakaran luas yang sulit dipadamkan.
Meski demikian, Sudarsono juga mengakui bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi El Nino pada 1997 maupun 2015. Sistem pemantauan berbasis satelit, deteksi hotspot, hingga informasi cuaca berkembang pesat dan semakin akurat. Kemajuan ini merupakan hasil investasi pemerintah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih modern dan responsif.
Namun teknologi tidak akan efektif tanpa koordinasi yang kuat di lapangan. Oleh karena itu, patroli terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, perusahaan, serta komunitas lokal harus terus diperkuat. Kehadiran petugas di lapangan tidak hanya berfungsi mendeteksi dini potensi kebakaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari praktik pembakaran lahan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan secara proaktif tanpa menunggu munculnya titik api. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden agar seluruh pemangku kepentingan mengedepankan langkah-langkah preventif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.
Kebijakan pendinginan atau pembasahan kawasan rawan menjadi salah satu strategi yang sangat relevan. Selain penyiraman lahan gambut, optimalisasi sekat kanal terus didorong agar ketersediaan air tetap terjaga sepanjang musim kemarau. Daerah-daerah rawan seperti Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat, Pelalawan di Riau, dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan menjadi prioritas karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.
Langkah pemerintah yang juga patut diapresiasi adalah perhatian terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Potensi kebakaran pada TPA sering kali luput dari perhatian, padahal akumulasi gas metana di bawah timbunan sampah dapat memicu kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Karena itu, instruksi untuk melakukan pendinginan dan penyiraman berkala merupakan langkah antisipatif yang sangat tepat.
Pada akhirnya, keberhasilan mencegah karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dunia usaha, masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, hingga komunitas lokal memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ekosistem dari ancaman kebakaran. Kesadaran kolektif bahwa hutan adalah aset bangsa harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan.
(* Penulis merupakan Aktivis Peduli Lingkungan dan Ekosistem
