JatimDaily.com – Penguatan ekosistem media digital nasional dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar ruang digital dapat berkembang secara aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Di tengah derasnya arus informasi serta meningkatnya potensi kejahatan siber, pendekatan yang hanya mengandalkan teknologi dan regulasi dinilai belum cukup untuk menjawab berbagai tantangan digital.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Forum Mahasiswa Stratejik Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (Forma SPPB UI), Rosabella Izza. Ia menilai persoalan di ruang digital perlu dihadapi melalui sinergi berbagai pihak dengan melibatkan pemerintah, akademisi, media, industri platform digital, hingga masyarakat.
Menurut Rosabella, kolaborasi tersebut dapat dibangun melalui pendekatan Pentahelix, sehingga setiap unsur memiliki peran dalam menciptakan ruang digital yang sehat sekaligus memperkuat ketahanan digital masyarakat.
“Menjaga ruang digital yang sehat bukan sekadar menghadirkan teknologi canggih atau regulasi yang ketat, melainkan membudayakan etika berpendapat serta membangun kolaborasi lintas sektor. Kampus hadir memberi masukan berbasis riset, pemerintah menyusun regulasi, platform digital bertanggung jawab menyaring konten, dan masyarakat aktif membangun ketahanan digital,” ujar Rosabella.
Menurutnya, penguatan ekosistem digital tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami konteks informasi, memeriksa sumber, serta mempertimbangkan dampak sebelum membagikan sebuah konten.
Selain kolaborasi antarlembaga, Rosabella menyoroti pentingnya perubahan pola komunikasi publik pemerintah. Menurutnya, penyampaian kebijakan kepada masyarakat perlu dilakukan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan dampak nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kebijakan publik, kata dia, tidak cukup hanya disampaikan melalui narasi formal. Pemerintah perlu menghadirkan komunikasi yang mampu menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan memengaruhi masyarakat, termasuk melalui contoh, simulasi, dan ilustrasi yang dekat dengan kehidupan warga.
“Komunikasi kebijakan harus membumi. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya apa kebijakannya, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari,” ujarnya.
Rosabella juga mendorong agar strategi distribusi informasi disesuaikan dengan karakteristik pengguna. Berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Group dapat dimanfaatkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda.
Sementara bagi masyarakat akar rumput yang tidak selalu aktif menggunakan platform digital, komunikasi secara langsung melalui forum dialog tatap muka tetap diperlukan. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat penyampaian informasi menjadi lebih efektif sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan.
Penguatan strategi komunikasi dinilai semakin penting seiring meningkatnya ancaman manipulasi informasi di ruang digital. Berdasarkan Laporan Risiko Global World Economic Forum (WEF) yang disebut dalam pernyataan tersebut, misinformasi dan disinformasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) serta teknologi deepfake menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian.
Ancaman tersebut dapat semakin kompleks ketika teknologi manipulasi konten digunakan untuk membentuk persepsi publik, menyebarkan informasi palsu, maupun memicu keresahan sosial. Masyarakat karena itu membutuhkan kemampuan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban informasi yang telah dimanipulasi.
Risiko tersebut juga berkaitan dengan ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur digital dan data pribadi masyarakat. Karena itu, penguatan literasi digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan akun dan data pribadi.
Menghadapi perkembangan tersebut, Rosabella menilai pendekatan literasi digital yang humanis dan pendampingan antargenerasi menjadi salah satu langkah penting. Menurutnya, generasi muda dapat mengambil peran dengan membantu orang tua dan kelompok masyarakat yang belum terbiasa menghadapi berbagai risiko di ruang digital.
Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi sederhana mengenai cara mengenali tautan mencurigakan, memeriksa sumber informasi, menjaga keamanan akun, hingga membedakan konten asli dengan konten hasil manipulasi.
Generasi muda juga diharapkan tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi turut menjadi jembatan pengetahuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Dengan cara tersebut, literasi digital dapat berkembang sebagai proses bersama yang tidak meninggalkan kelompok usia tertentu.
“Edukasi digital harus disampaikan dengan bahasa yang santai dan ramah pemula, tanpa membuat masyarakat awam merasa canggung untuk bertanya. Dengan menghidupkan ruang dialog yang inklusif dan merangkul semua kelompok usia, kita bisa mewujudkan kedaulatan serta keamanan digital nasional secara berkelanjutan,” tutup Rosabella.
Penguatan ekosistem media digital pada akhirnya membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam membangun regulasi dan komunikasi publik, akademisi memberikan kontribusi berbasis riset, media menjalankan fungsi informasi, platform digital meningkatkan tanggung jawab terhadap ekosistemnya, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas ruang digital.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang digital Indonesia yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga memiliki budaya komunikasi yang sehat, kritis, inklusif, dan bertanggung jawab.
