Mappi, Papua Selatan — Pembangunan Papua dinilai harus berjalan seiring dengan upaya menjaga perdamaian, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menghormati keberadaan dan hak masyarakat adat. Pembangunan yang berkelanjutan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mampu menghadirkan kesejahteraan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya.
Ketua Dewan Adat Yakkwat Kabupaten Mappi, Papua Selatan, Valentinus Yabak Kamakaimu, mengatakan perdamaian merupakan fondasi utama agar pembangunan di Papua dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Papua adalah bagian penting dari Indonesia, dan perdamaian merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, pembangunan harus berjalan bersama dengan upaya menjaga persatuan dan memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk mengambil peran dalam menentukan masa depannya,” kata Valentinus.
Menurut dia, keberadaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan ruang yang lebih besar kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kepemimpinan politik, penyusunan regulasi daerah, hingga pengelolaan anggaran yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
Valentinus menilai paradigma pembangunan di Papua juga perlu melihat masyarakat adat sebagai bagian dari pembangunan, bukan sekadar sebagai kelompok yang terdampak oleh pembangunan. Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur lainnya harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap nilai budaya dan ruang hidup masyarakat adat.
“Pembangunan di Papua bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum, tetapi juga tentang membangun masa depan yang menghormati masyarakat adat sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu dilakukan sejak proses perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai perlu duduk bersama untuk memastikan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Partisipasi masyarakat lokal sangat penting. Setiap program pembangunan harus dirancang dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Valentinus.
Selain aspek partisipasi, ia menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya terkait pemanfaatan lahan dan ruang hidup masyarakat. Dialog terbuka serta penghormatan terhadap kepemilikan dan pemanfaatan lahan sesuai ketentuan yang berlaku dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.
Menurut Valentinus, pembangunan dan kepentingan masyarakat adat tidak harus dipertentangkan. Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang kuat, pembangunan justru dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan masyarakat adat dalam proses pembangunan.
Di sisi lain, pembangunan Papua juga diharapkan tidak berhenti pada peningkatan konektivitas dan akses pelayanan publik. Pembangunan perlu diarahkan untuk membuka lebih banyak kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperluas peluang bagi generasi muda Papua untuk berkembang.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan di Papua diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang nyata, meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan bagi generasi muda, serta mewujudkan kemajuan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua,” tuturnya.
Valentinus juga mengajak masyarakat untuk menjaga situasi damai dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau narasi yang berpotensi memecah persatuan. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembangunan perlu diselesaikan melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif, bukan melalui tindakan yang dapat memperbesar ketegangan di masyarakat.
“Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga perdamaian, memperkuat persatuan, dan menolak secara tegas agitasi yang mengancam stabilitas nasional. Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog dan kerja sama agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Papua dapat terus diperkuat. Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif bagi kemajuan Papua.
“Pembangunan Papua harus menjadi pembangunan yang dirasakan dan dimiliki bersama oleh masyarakat. Dengan perdamaian, partisipasi, dan penghormatan terhadap masyarakat adat, kita dapat membangun Papua yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkas Valentinus.
