Oleh : Rivka Mayangsari*)
Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melalui gagasan pembangunan marketplace atau lokapasar khusus bahan baku pangan. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kualitas dan keamanan, sekaligus menjadi upaya preventif untuk meminimalkan risiko pangan sebelum makanan sampai kepada para penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan gagasan tersebut saat berada di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur. Menurutnya, lokapasar dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengontrol bahan baku yang digunakan dalam penyelenggaraan MBG. Melalui sistem tersebut, SPPG diharapkan memperoleh bahan dengan kualitas terbaik dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan makanan.
Sudaryono menilai kondisi bahan baku menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas makanan yang diproduksi dapur MBG. Apabila bahan yang diterima SPPG masih dalam kondisi segar dan memenuhi standar, potensi gangguan akibat persoalan kualitas bahan dapat ditekan sejak tahap awal. Dengan demikian, penguatan keamanan pangan tidak hanya dilakukan ketika makanan telah selesai dimasak, tetapi dimulai dari proses penyediaan bahan baku.
Pendekatan preventif tersebut menjadi penting karena keamanan pangan merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan. BGN sebelumnya telah meminta tim SPPG memeriksa bahan baku sebelum digunakan dalam proses memasak. Bahan yang menunjukkan kondisi tidak layak, seperti ayam yang tidak sehat atau sayuran yang tidak segar, harus dikembalikan kepada mitra pemasok.
Gagasan lokapasar kemudian dapat memperkuat proses tersebut melalui mekanisme pengadaan yang lebih terstruktur. Ketersediaan dan kualitas komoditas dapat menjadi bagian dari sistem yang dikendalikan sejak awal sehingga SPPG memiliki acuan yang lebih jelas dalam memperoleh bahan pangan. Bagi program berskala besar seperti MBG, penguatan tata kelola pada tahap hulu menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas layanan di tahap hilir.
Sudaryono menyampaikan bahwa lokapasar juga diarahkan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas komoditas pangan yang digunakan SPPG atau dapur MBG. Bahan tersebut harus mendukung penyusunan menu yang memenuhi standar gizi dan layak konsumsi. Dengan adanya sistem penyediaan yang lebih terorganisasi, kesinambungan pasokan diharapkan dapat berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan pangan.
Penguatan standar bahan baku memang menjadi perhatian BGN. Pada Juli 2026, Sudaryono menyebut evaluasi standar bahan baku sebagai salah satu prioritas perbaikan tata kelola MBG. Ia menekankan bahwa bahan yang digunakan harus memenuhi standar keamanan, karena risiko terhadap keamanan pangan dapat berasal dari kualitas bahan baku maupun proses pengolahannya.
Dari sisi komoditas, terdapat tujuh bahan pangan prioritas yang direncanakan masuk dalam lokapasar, yakni beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu. Ketujuh komoditas tersebut merupakan bahan penting dalam penyediaan menu MBG dan memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan energi maupun protein penerima manfaat.
Selain aspek keamanan dan ketersediaan, Sudaryono menekankan bahwa pelaksanaan MBG juga memiliki dimensi ekonomi. Pengalamannya ketika bertugas di Kementerian Pertanian membuat perhatian terhadap program tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga pada bagaimana perputaran ekonomi dapat berlangsung melalui rantai pasok pangan.
Senada dengan Sudaryono, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menilai program MBG berpotensi menyeimbangkan pasokan dan permintaan bahan pokok di pasar. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan program MBG dapat meningkatkan penyerapan bahan pokok dari petani dan peternak karena membutuhkan berbagai komoditas untuk memenuhi menu makanan.
Kebutuhan bahan baku MBG dalam jumlah besar membuka ruang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, pemasok, dan sektor pengolahan untuk terlibat dalam rantai ekonomi program. BGN sendiri telah menekankan penggunaan produk lokal dalam rantai pasok MBG sepanjang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Kebijakan tersebut dirancang agar belanja bahan pangan turut mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Dengan demikian, lokapasar tidak hanya diarahkan sebagai sarana transaksi bahan pangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat keteraturan rantai pasok. Sistem tersebut berpotensi mempertemukan kebutuhan SPPG dengan pemasok bahan pangan secara lebih terstruktur, sembari tetap menempatkan kualitas dan keamanan sebagai persyaratan utama.
Program MBG pada akhirnya membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan aspek gizi, keamanan pangan, ketersediaan bahan, dan aktivitas ekonomi secara bersamaan. Penguatan pengadaan dari hulu merupakan bagian penting agar makanan yang diterima siswa tidak hanya bergizi, tetapi juga berasal dari bahan yang memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan.
Melalui gagasan lokapasar, BGN menunjukkan bahwa perlindungan penerima manfaat ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola program. Pengawasan yang dimulai sejak pemilihan dan penyediaan bahan baku dapat menjadi lapisan pencegahan sebelum pangan masuk ke dapur SPPG. Langkah tersebut sekaligus memperkuat fondasi MBG agar pelaksanaannya berjalan lebih terukur, pasokan lebih terjaga, dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa semakin dapat dipastikan.
*) Pemerhati Kesehatan
