JAKARTA — Pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat pembangunan pertahanan dengan memperluas pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah, tetapi juga mendukung pembangunan serta menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia menargetkan pembentukan 750 Yonif TP yang tersebar hingga tingkat kabupaten/kota. Penambahan dilakukan bertahap sebanyak 150 batalyon per tahun. Saat ini, lebih dari 250 Yonif TP disebut telah terbentuk dan beroperasi.
Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan konsep Yonif TP dirancang dengan pendekatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Kehadiran prajurit di daerah, menurut dia, sekaligus diharapkan menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Batalyon Teritorial Pembangunan ini memiliki struktur unik yang tidak dimiliki negara lain. Kehadiran kapasitas hingga 1.190 prajurit di setiap kabupaten bukan hanya menjaga stabilitas keamanan dari aksi kejahatan dan pembegalan, tetapi anggaran belanja operasional pangkalan secara otomatis terserap langsung ke pasar tradisional, pedagang lokal, dan UMKM sekitar,” kata Sjafrie, Selasa (29/9/2026).
Setiap Yonif TP dirancang memiliki sembilan kompi dengan fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer. Selain kompi militer inti, terdapat kompi pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan atau infrastruktur, serta kesehatan. Personel juga dibekali keterampilan teritorial untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan fungsi tersebut merupakan bagian dari kehadiran TNI di tengah masyarakat.
“TNI hadir bukan hanya untuk kekuatan tempur semata, melainkan untuk kesejahteraan dan rasa aman rakyat. Prajurit di Yonif TP terjun langsung membantu irigasi, pertanian, hingga mem-backup pelayanan sosial masyarakat,” ujar Maruli.
Penguatan peran TNI di tingkat desa juga terlihat melalui keterlibatan Kodam IV/Diponegoro dalam evaluasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi meminta jajaran TNI membantu mengatasi persoalan operasional KDKMP.
“Dari percepatan pembangunan, diharapkan lahir KDKMP yang mampu ikut menggerakkan perekonomian dan memperkuat kemandirian masyarakat di desa dan kelurahan,” katanya.
Pembangunan pertahanan pada era Prabowo-Gibran diarahkan tidak berhenti pada penguatan kapasitas militer, tetapi juga memperluas kehadiran negara melalui pengamanan wilayah, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, pelayanan sosial, dan penguatan ekonomi desa.
