Oleh: Alexandro Dimitri*)
Di tengah upaya pemerintahan yang terus memperkuat pondasi ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan perannya sebagai ujung tombak transformasi gizi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus terkini pemerintah yaitu mengoptimalkan lahan produktif, mulai dari pertanian hingga budidaya perikanan, untuk menciptakan rantai pasok yang mandiri dan berkelanjutan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menilai bahwa pengembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya berfokus pada pendirian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga harus memperhatikan keseluruhan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Menurutnya, keberlanjutan program sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan secara mandiri.
Saat ini, pasokan memang masih mencukupi karena jumlah dapur yang beroperasi belum banyak. Namun, ketika jumlah titik layanan meningkat signifikan, tantangan ketersediaan bahan pangan seperti sayuran dan ikan akan semakin besar, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini melalui optimalisasi lahan produktif dan kemitraan lokal.
Sanjaya menambahkan bahwa dana pusat yang diturunkan untuk Malang seharusnya berputar di wilayah itu sendiri. termasuk melalui petani dan peternak lokal, agar tidak mengalir keluar karena ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Selaras dengan itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur atau logistik, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Ia menyatakan bahwa keterlibatan kelompok-kelompok seperti PKK, posyandu, komunitas lokal sangat diperlukan dalam edukasi gizi, maupun pendistribusian bantuan ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Lebih lanjut, Tengku Syahdana menekankan pentingnya optimalisasi lahan produktif dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kestabilan pasokan bahan pangan. Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan kerja sama dengan sejumlah kementerian terkait penyediaan bibit dan sarana pendukung agar rantai pasok bahan pokok bagi dapur SPPG tetap terjaga dan tidak mengalami hambatan.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah II BGN, Nurjaeni, menegaskan bahwa MBG adalah salah satu strategi nasional untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau “middle-income trap”. Menurutnya, melalui MBG negara tengah membangun SDM yang unggul, sehat, cerdas dan produktif.
Ia pun mengungkap bagaimana alokasi paket MBG dirancang sedemikian rupa agar dampak ekonomi lokal ikut terangkat, dari alokasi Rp15 ribu per paket, Rp10 ribu dialokasikan untuk membeli bahan pangan dari petani, nelayan dan peternak lokal; Rp3 ribu untuk operasional; Rp2 ribu untuk investasi dapur. Sistem ini menunjukkan bahwa program gizi sekaligus dapat mendorong ekonomi akar rumput.
Di lain pihak, BGN telah memperketat standar higienitas di dapur SPPG melalui penerapan prosedur seperti penggunaan air galon terstandar untuk memasak, bahkan menurunkan tim chef profesional untuk mendampingi operasional di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah diimbau memperkuat ekosistem rantai pasok pangan lokal sebagai bagian dari upaya keberlanjutan MBG.
Program MBG yang digulirkan oleh pemerintahan saat ini menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi. Inisiatif ini bukan sekadar memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas gizi generasi mendatang. Langkah ini sangat relevan mengingat Indonesia tengah berada pada masa bonus demografi yang perlu dimanfaatkan dengan baik, karena kualitas gizi akan menentukan produktivitas dan daya saing bangsa di masa depan.
Pengembangan lahan produktif dan penguatan rantai pasok lokal menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global, seperti fluktuasi harga pangan dunia dan tekanan impor. Melalui pemberdayaan petani, peternak, dan nelayan di berbagai daerah, pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.
Keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa sinergi dan keterlibatan bersama, penguatan lahan produktif maupun stabilitas pasokan pangan dapat terhambat. Meski demikian, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi, terutama dalam memastikan koordinasi lintas sektor dan standar distribusi agar kualitas serta pemerataan manfaat program MBG benar-benar terjaga.
Dengan komitmen kuat dari BGN, dukungan pemerintah daerah, aktifnya masyarakat, serta kebijakan yang berpihak pada petani dan pelaku usaha lokal, langkah strategis ini memastikan bahwa program MBG bukan sekadar lip service tetapi nilai nyata bagi pembangunan Indonesia ke depan. Pemerintahan hari ini patut diapresiasi atas sinergi yang semakin nyata dalam menjaga kelangsungan gizi dan ketahanan pangan nasional. Negeri ini bisa maju karena generasinya tumbuh sehat, ekonominya bergerak dari rakyat, dan seluruh elemen bangsa bergandeng tangan membangun masa depan yang lebih kuat.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
