Pemerintah menegaskan kehadiran negara melalui layanan publik yang langsung menyentuh masyarakat dengan program unggulan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Diluncurkan sejak 10 Februari 2025, program ini hadir dengan misi ganda: mencegah penyakit berat yang menelan banyak korban, dan menekan beban biaya kesehatan bagi rumah tangga. Hingga Oktober, cakupan program ini telah mencapai angka yang sangat signifikan — sekitar 43,9 juta orang telah menerima layanan, dari pendaftar lebih dari 46,9 juta orang.
Program ini merupakan salah satu dari lima program prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto. Selain CKG, program lain adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat/Sekolah Unggulan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, CKG bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat layanan publik dan sosial secara menyeluruh.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengungkapkan bahwa program CKG telah digelar di lebih dari 10 000 puskesmas dan 125 000 sekolah di seluruh Indonesia. Layanan yang disediakan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, anemia, status gizi, penglihatan, dan lainnya. Sebuah pejabat di Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa program ini menargetkan untuk membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat — bukan hanya sekadar sebuah skrining rutin. Ia menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat luar biasa, menunjukkan bahwa layanan publik yang benar-benar hadir di lapangan mendapat respon positif.
Dengan cakupan yang sangat luas ini, layanan publik kesehatan yang dihadirkan melalui program CKG menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah mengambil langkah proaktif—mengajak warga untuk tidak menunggu sakit parah, tetapi mendeteksi sejak dini. Dalam konteks layanan publik, program ini menggambarkan bahwa negara tidak hanya sebagai regulator atau pendanaan, tetapi sebagai fasilitator utama yang menghadirkan pelayanan langsung ke masyarakat.
Hasil awal pelaksanaan CKG menunjukkan temuan kesehatan yang menjadi prioritas: pada kelompok bayi baru lahir, penyebab kematian terbanyak adalah berat badan lahir rendah; di kalangan anak sekolah, issue utama termasuk kesehatan gigi serta kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas; sedang untuk kelompok dewasa dan lansia, hipertensi dan obesitas menjadi masalah utama. Informasi ini menegaskan bahwa program ini memang dirancang secara komprehensif — mulai dari bayi hingga lansia — untuk memastikan bahwa layanan publik kesehatan menjangkau seluruh spektrum masyarakat.
Pemerintah menekankan bahwa strategi preventif adalah inti dari program ini. Dengan mendeteksi sejak dini penyakit seperti hipertensi, diabetes, obesitas dan gangguan gigi atau gizi, beban pengobatan jangka panjang dapat ditekan. Pemerintah melihat bahwa layanan publik yang hanya reaktif—menunggu pasien datang setelah sakit—tidak cukup untuk menghadapi tantangan kesehatan publik di masa depan. Dengan demikian, CKG menunjukkan arah baru layanan publik kesehatan yang lebih proaktif, preventif, dan merata.
Sebelum program diluncurkan, kondisi akses pemeriksaan kesehatan di masyarakat masih sangat terbatas. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 39,87 % penduduk pernah melakukan pemeriksaan kesehatan — berarti tersisa lebih dari 60 % warga yang belum tersentuh layanan dasar tersebut. Lebih rinci, lebih dari 30 % penduduk usia di atas 20 tahun tidak pernah memeriksa tekanan darah; lebih dari 80 % belum mengukur lingkar perut; lebih dari 61 % tidak pernah memeriksa kolesterol; dan lebih dari 62 % tidak pernah memeriksa gula darah. Juga, pengeluaran untuk pemeriksaan kesehatan hanya Rp 523 per bulan per kepala secara nasional — jauh dari ideal.
Dalam kerangka layanan publik, data ini menunjukkan adanya kesenjangan akses yang harus dijembatani oleh negara. Program CKG hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut — memberikan layanan pemeriksaan gratis di puskesmas dan sekolah, sehingga hambatan biaya dan lokasi dapat diminimalkan. Ini merupakan bukti bahwa layanan publik bukan hanya tentang pembangunan fasilitas, tetapi tentang memastikan setiap warga bisa mengakses layanan tanpa terkecuali.
Selain aspek layanan publik dan pemerataan, program CKG juga dirancang agar dapat memberikan efisiensi anggaran kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) mengungkapkan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia dan dunia mengalami inflasi yang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada deteksi dini dan skrining massal, pemerintah berharap biaya pengobatan jangka panjang – rumah sakit, komplikasi penyakit — dapat ditekan. Ini menjadikan layanan publik bukan hanya berhenti pada tindakan medis, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam pengelolaan anggaran negara.
Pemerintah menegaskan bahwa cakupan program akan terus diperluas, dengan target yang lebih tinggi agar layanan publik kesehatan dapat menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Koordinasi antar-daerah diperkuat, sistem pendaftaran digital disiapkan agar warga bisa lebih mudah mengakses layanan, dan fasilitas layanan ditingkatkan untuk menjangkau wilayah terpencil.
Dari sudut layanan publik, ini berarti komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa layanan bukan berhenti pada kota besar atau pusat, tetapi menyentuh hingga sudut-sudut daerah. Program CKG dengan demikian menjadi salah satu tonggak layanan publik modern: gratis, menyeluruh, dan berdampak langsung.
Program Cek Kesehatan Gratis adalah langkah konkret pemerintah dalam menguatkan layanan publik kesehatan di Indonesia. Melalui inisiatif ini, negara hadir bukan hanya dalam bentuk peraturan atau bantuan subsidi, tetapi dalam bentuk layanan langsung yang menjangkau lebih dari 38 juta orang, dan bahkan menuju angka 50 juta. Upaya ini menunjukkan bahwa ketika negara memberikan layanan publik yang merata dan tepat sasaran, manfaatnya besar — baik untuk warga maupun bagi tata kelola anggaran. Dengan deteksi dini, pemerataan akses, dan manajemen anggaran yang efisien, layanan publik kesehatan seperti CKG adalah bukti bahwa pelayanan negara dapat menjadi pelindung, penguat, dan pemberdaya masyarakat.
