Oleh : Fadil Ahmad )*
Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi mekanisme korektif yang diatur undang-undang untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Di beberapa daerah seperti Mahakam Ulu, PSU dilaksanakan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai respons atas adanya sengketa yang dinilai relevan dan memiliki dasar hukum kuat. Dalam konteks ini, menghormati hasil PSU bukan hanya soal menerima kekalahan atau kemenangan, melainkan tentang menghargai proses demokrasi itu sendiri dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang sah.
Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin, menegaskan pentingnya kedewasaan politik seluruh pihak dalam menyikapi hasil PSU. Ia mengajak masyarakat untuk memaknai hasil akhir sebagai representasi suara rakyat yang telah melalui proses hukum yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi, apa pun isinya baik mengabulkan maupun menolak permohonan harus diterima sebagai bentuk supremasi hukum yang menjadi fondasi negara demokratis. Sikap legowo dalam menerima hasil PSU mencerminkan kedewasaan politik sekaligus komitmen terhadap stabilitas nasional.
Penting untuk disadari bahwa stabilitas politik merupakan syarat mutlak bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintahan yang sah dan hasil pemilu yang diterima secara luas akan menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan program pembangunan. Sebaliknya, bila hasil PSU ditolak dengan cara-cara inkonstitusional, maka akan berisiko menciptakan konflik horizontal, memperuncing polarisasi masyarakat, bahkan menghambat agenda pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, semua pihak baik pendukung maupun pihak yang kalah harus menahan diri dari tindakan provokatif.
Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Minahasa, Pdt. Dr. Evert Tangel, juga menyerukan agar PSU tidak dijadikan ajang saling tuding. Menurutnya, PSU adalah solusi yang dijamin hukum, bukan masalah. Ia mengingatkan bahwa menjaga persatuan lebih penting daripada memperjuangkan kepentingan kelompok secara berlebihan. Suasana damai pasca PSU harus menjadi tanggung jawab bersama demi menghindari perpecahan sosial yang bisa berakibat panjang.
Di sisi lain, Kepala Kesbangpol Barito Utara, Rayadi, menyatakan bahwa keberhasilan PSU sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban, menolak politik uang, dan menghindari provokasi di media sosial menjadi elemen penting yang tak kalah dari aspek teknis pemungutan suara. Dalam demokrasi, masyarakat bukan hanya penonton, tetapi aktor utama yang menentukan arah bangsa. Kemenangan sejati bukan ditentukan dari siapa yang menang, tetapi dari seberapa besar rakyat mau menjaga proses pemilu agar tetap bersih dan bermartabat.
Dalam era digital seperti sekarang, penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian menjadi tantangan serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Banyak pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan momen politik untuk menyebar fitnah dan kebohongan yang berpotensi memicu keresahan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif tokoh agama, pemuda, media massa, dan organisasi masyarakat untuk menjadi penyejuk suasana serta mengedukasi warga agar tidak mudah terhasut informasi yang tidak bisa diverifikasi.
Penghormatan terhadap hasil PSU pada akhirnya merupakan bagian dari pembangunan karakter bangsa. Demokrasi bukan hanya tentang pemungutan suara, tetapi juga tentang bagaimana kita menyikapi hasilnya dengan sikap yang bijak, terbuka, dan damai. Bila semua pihak mampu menahan diri dan bersatu kembali setelah perbedaan pilihan, maka proses demokrasi yang telah berjalan tidak akan sia-sia. Inilah semangat dasar dari demokrasi Pancasila yaitu menerima hasil pemilu sebagai hasil bersama dan menjadikannya titik awal untuk bekerja membangun masa depan yang lebih baik.
Dengan menghormati hasil PSU, kita sebagai bangsa tengah menegaskan komitmen terhadap demokrasi yang berkeadaban dan berorientasi pada masa depan. Stabilitas politik yang terjaga akan membuka ruang bagi pembangunan di berbagai bidang, dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika masyarakat bersatu dalam visi bersama, yaitu menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Maka dari itu, mari kita rawat demokrasi dengan kedewasaan dan tanggung jawab bersama demi Indonesia yang lebih kuat.
Dengan demikian, menghormati hasil PSU bukan hanya merupakan kewajiban politik, tetapi juga menjadi bentuk komitmen moral dalam menjaga ketertiban sosial dan keberlangsungan pembangunan. Ketika hasil PSU diterima dengan lapang dada, maka kepercayaan terhadap sistem demokrasi akan semakin menguat. Hal ini menjadi penanda bahwa masyarakat Indonesia telah matang dalam berpolitik dan mampu menyikapi dinamika pemilu dengan cara yang konstitusional dan damai.
Ke depan, tantangan demokrasi akan semakin kompleks, terutama di era digital yang rentan terhadap disinformasi. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh elemen bangsa dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga sipil untuk terus memperkuat budaya demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Menjaga ketenangan pasca PSU bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tugas kolektif untuk memastikan bahwa proses demokrasi benar-benar menghasilkan pemerintahan yang kuat, sah, dan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
)* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Darma Persada Jakarta
