Oleh : Vina Mahfuzah )*
Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah baru diplomasi Indonesia melalui kehadirannya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York. Momentum tersebut menandai kembalinya Kepala Negara Indonesia berdiri di podium tertinggi dunia setelah satu dekade lamanya. Kehadiran Presiden Prabowo juga mempertegas peran Tanah Air sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan keadilan, kemandirian, serta inklusivitas tata kelola dunia.
Pidato Presiden Prabowo pada sesi Debat Umum menegaskan arah politik luar negeri bebas aktif yang diemban Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat, Prabowo menempatkan Indonesia di panggung strategis yang memungkinkan pesan negara berkembang bergema kuat. Posisi tersebut mencerminkan pengakuan dunia terhadap reputasi diplomasi Indonesia sekaligus meneguhkan kepemimpinan Global South di tengah ketidakpastian geopolitik.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menilai pidato Presiden mencerminkan tiga isu pokok yang memperlihatkan kepemimpinan Indonesia di kancah global.
Pertama, penegasan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dengan isu Palestina sebagai perhatian utama. Sebagai kekuatan moderat, Indonesia mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak dan mendorong solusi dua negara sesuai prinsip keadilan.
Kedua, sorotan terhadap tantangan perekonomian global yang menuntut respons lebih adil dari PBB, IMF, dan Bank Dunia. Indonesia menunjukkan kapasitasnya sebagai motor solidaritas negara-negara Selatan memperjuangkan kemandirian ekonomi.
Ketiga, penekanan terhadap peningkatan kapasitas nasional, termasuk di bidang pertahanan, teknologi, dan diplomasi ekonomi. Langkah tersebut memperluas pengaruh Indonesia sekaligus menegaskan posisi strategisnya sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang.
Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan, tema Sidang Umum kali itu, ‘Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights’, memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperbarui semangat multilateralisme.
Sugiono menekankan, kehadiran Presiden pada forum tertinggi PBB merupakan bukti konsistensi Indonesia mendorong tata kelola dunia yang adil, sekaligus menunjukkan kesungguhan Indonesia mempertahankan prinsip bebas aktif yang selama ini sebagai pijakan kebijakan luar negeri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, pidato Presiden pada urutan ketiga dalam Debat Umum menandai momentum penting. Bagi Teddy, forum tersebut menjadi kesempatan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South, sekaligus ruang menggerakkan reformasi tata kelola dunia.
Indonesia sebagai suara moral yang menjembatani kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Dengan begitu, diplomasi Indonesia memperoleh pijakan yang semakin kokoh di tingkat internasional.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memandang kehadiran Prabowo di PBB sebagai kelanjutan tradisi diplomasi keluarga. Dino menyinggung kiprah Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, yang pada 1948–1949 memimpin delegasi Indonesia di forum PBB.
Saat itu, Sumitro mengirim memorandum penting ke Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett yang kemudian dimuat di The New York Times, mengecam agresi Belanda sebagai ancaman terhadap ketertiban dunia.
Langkah diplomasi tersebut berhasil menggalang solidaritas Asia dan membuka jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar. Bagi Dino, kiprah Prabowo di forum global mengulang jejak sejarah tersebut sekaligus membawa angin segar dalam memperkuat semangat multilateralisme dunia yang tengah menghadapi tantangan.
Kehadiran Presiden di Forum PBB memperluas cakrawala kerja sama Indonesia di berbagai forum internasional. Dalam KTT BRICS, Prabowo telah melontarkan gagasan South-South Economic Compact yang mendorong kolaborasi ekonomi antarnegara Selatan.
Pada Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, ia menekankan kerja sama strategis di tengah ketegangan geopolitik. Pertemuan bilateral dengan pemimpin dunia, termasuk Emir Qatar, memperlihatkan konsistensi Indonesia memperjuangkan perdamaian serta stabilitas global. Semua kiprah tersebut berakar pada semangat membangun tatanan internasional adil dan setara.
Konteks kehadiran Prabowo di PBB tidak dapat dilepaskan dari peran Indonesia sebagai bagian penting dari Global South. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus demokrasi terbesar ketiga, Indonesia memiliki legitimasi untuk berbicara mewakili aspirasi negara-negara berkembang.
Kehadiran langsung Presiden di forum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan pernyataan tegas bahwa Indonesia berdiri di garis depan perjuangan global demi keadilan dan kemandirian.
Kiprah Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB meneguhkan identitas Indonesia sebagai pemimpin Global South. Melalui pidato, pertemuan bilateral, serta inisiatif strategis di forum multilateral, Indonesia menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak hanya relevan, tetapi juga adaptif terhadap tantangan zaman.
Dengan posisi yang semakin diperhitungkan, Indonesia berada pada jalur tepat untuk terus memainkan peran sebagai jembatan antara kepentingan dunia maju dan aspirasi negara berkembang.
Pada akhirnya, diplomasi yang ditunjukkan Presiden Prabowo mencerminkan kesinambungan sejarah perjuangan Indonesia di forum internasional. Dari langkah Prof. Sumitro di akhir dekade 1940-an hingga pidato Prabowo di Sidang Umum ke-80, Indonesia terus menegaskan komitmennya terhadap multilateralisme, perdamaian, dan keadilan global.
Kiprah tersebut bukan hanya membanggakan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi negara-negara Selatan bahwa kepemimpinan yang konsisten dapat mengubah arah tata kelola dunia menuju masa depan yang lebih inklusif. (*)
)* Penulis merupakan pengamat hubungan internasional
