Oleh : Veritonaldi
Ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah transisi energi dunia menempatkan isu ketahanan energi sebagai salah satu agenda paling strategis bagi Indonesia. Dalam konteks ini, langkah pemerintah memperkokoh ketahanan energi tidak dapat dibaca sekadar sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai strategi besar menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan bahkan politik nasional. Energi adalah fondasi pembangunan; ketika pasokan terganggu atau harganya bergejolak, seluruh sendi kehidupan ikut terdampak, dari industri hingga rumah tangga.
Pendekatan yang kini semakin mengemuka adalah integrasi hulu hingga hilir. Pandangan ini sejalan dengan penekanan Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi, yang menilai penguatan sektor hulu semata tidak cukup tanpa kesiapan sektor tengah dan hilir. Produksi migas yang meningkat tanpa diimbangi infrastruktur distribusi, penyimpanan, dan pasar yang siap justru berpotensi menimbulkan inefisiensi. Dalam perspektif ini, ketahanan energi bukan hanya soal seberapa banyak sumber daya diangkat dari perut bumi, tetapi seberapa rapi seluruh rantai pasok dikelola.
Karakteristik minyak dan gas yang berbeda juga menuntut kebijakan berbeda. Minyak relatif lebih fleksibel karena bisa disimpan, sementara gas menuntut kesiapan infrastruktur dan serapan pasar secara simultan. Karena itu, perencanaan energi nasional perlu berbasis data permintaan jangka panjang, peta industri pengguna, serta kesiapan jaringan distribusi. Tanpa itu, lonjakan produksi gas bisa berubah menjadi beban biaya.
Peran badan usaha milik negara menjadi krusial dalam konteks integrasi tersebut. Pertamina dipandang sebagai tulang punggung yang menghubungkan kepentingan hulu dan hilir. Ketika perusahaan energi nasional mampu beroperasi efisien, profesional, dan transparan, maka orkestrasi rantai pasok dari sumur hingga konsumen akhir dapat berjalan lebih mulus. Di saat yang sama, regulator seperti SKK Migas terus didorong memperbaiki tata kelola agar iklim usaha semakin pasti dan menarik bagi investor.
Optimisme terhadap ketahanan energi juga ditopang tren produksi yang mulai membaik dan ekspansi perusahaan nasional di luar negeri. Aktivitas di berbagai kawasan menunjukkan upaya diversifikasi sumber pasokan. Di dalam negeri, penguatan kapasitas kilang, termasuk melalui proyek Kilang Balikpapan, memperlihatkan keseriusan mendorong hilirisasi agar impor produk jadi bisa ditekan. Hilirisasi bukan hanya soal nilai tambah ekonomi, tetapi juga instrumen kedaulatan energi.
Namun, ketahanan energi tidak identik dengan energi murah. Konsep yang lebih relevan adalah energi terjangkau. Harga energi perlu mencerminkan struktur biaya produksi yang rasional agar sektor energi sehat secara finansial dan mampu berinvestasi kembali. Subsidi yang tidak tepat sasaran berisiko menimbulkan distorsi dan ketergantungan. Karena itu, penguatan daya beli masyarakat dan efisiensi sistem produksi-distribusi menjadi solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Dimensi lain yang tak kalah penting adalah aksesibilitas. Ketahanan energi baru bermakna jika seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati layanan energi. Pemerataan listrik dan bahan bakar menjadi bagian dari keadilan pembangunan. Setelah akses terpenuhi, barulah aspek lingkungan mendapat porsi lebih besar, terutama dalam konteks komitmen iklim.
Dari sisi kebijakan makro, pandangan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menegaskan bahwa ketahanan energi harus menjadi landasan seluruh program energi, termasuk transisi menuju energi bersih. Ia memandang kebutuhan energi yang terus meningkat dan tingginya impor menjadikan energi bagian integral dari ketahanan nasional. Dalam forum diskusi energi di The Bimasena, ia mendorong transparansi dan keterbukaan agar kebijakan lebih komprehensif.
Realitas global menunjukkan transisi energi tidak selalu berjalan rapi. Energi fosil masih dominan, sementara energi terbarukan tumbuh cepat. Situasi ini menuntut Indonesia bersikap pragmatis: mendorong transisi, tetapi tetap menjaga pasokan. Menutup keran energi fosil terlalu cepat tanpa kesiapan alternatif justru bisa melemahkan ketahanan.
Tantangan besar lainnya adalah investasi. Kebutuhan ratusan miliar dolar untuk transisi energi menuntut kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, modal akan lari ke negara lain yang dianggap lebih ramah investasi. Karena itu, rencana revisi berbagai undang-undang di sektor energi menjadi sinyal penting. Kepastian hukum dapat menurunkan risiko dan mempercepat proyek strategis.
Transisi energi juga perlu dikaitkan dengan industrialisasi domestik. Pengembangan panel surya, turbin, kabel, dan komponen lain di dalam negeri akan menciptakan lapangan kerja serta memperkuat struktur industri. Dengan demikian, transisi energi tidak hanya berbicara soal lingkungan, tetapi juga transformasi ekonomi.
Dalam kerangka besar tersebut, langkah strategis pemerintah sebenarnya berada di jalur yang tepat: memperkuat hulu, membenahi hilir, mendorong hilirisasi, memperbaiki tata kelola, serta menyiapkan regulasi pendukung transisi. Tantangannya adalah konsistensi implementasi dan koordinasi antarlembaga. Ketahanan energi bukan proyek jangka pendek satu pemerintahan, melainkan agenda lintas generasi.
Di tengah ketidakpastian global, negara yang kuat adalah negara yang mampu menjamin energi bagi rakyat dan industrinya. Ketika energi tersedia, terjangkau, dan relatif bersih, maka fondasi menuju Indonesia maju semakin kokoh. Ketahanan energi pada akhirnya adalah tentang kedaulatan, daya saing, dan masa depan pembangunan nasional.
*Penulis adalah Peneliti dari Lembaga Studi Indonesia Strategis
