Oleh : Gracia Tan )*
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto menjadi penanda bahwa negara terus menjaga tradisi menghormati tokoh yang memiliki kontribusi besar bagi perjalanan bangsa. Pemerintah menilai, penghormatan semacam ini diperlukan agar sejarah nasional terbaca dengan adil dan proporsional, tanpa menafikan jasa para pemimpin yang pernah berperan penting dalam pembangunan Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan keputusan ini melalui Keppres Nomor 116.TK/2025 setelah mempertimbangkan aspek pengabdian, kepemimpinan, serta dampak jangka panjang dari kebijakan yang pernah dijalankan Soeharto. Pemerintah melihat bahwa sebagian besar kemajuan dasar pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari era kepemimpinannya. Karena itu, upacara penganugerahan di Istana digelar secara khidmat sebagai pengakuan negara atas warisan tersebut.
Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari banyak pihak. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan penghargaan terhadap keputusan tersebut. Ia menilai bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto mencerminkan keberanian pemerintah untuk membaca sejarah secara utuh.
Dalam pandangan Surya Paloh, pembangunan nasional pada masanya telah memberikan arah bagi transformasi Indonesia, dan penilaian terhadap tokoh bangsa seharusnya menonjolkan kontribusinya tanpa mengabaikan pembelajaran dari kekurangan yang pernah terjadi. Surya Paloh juga memandang bahwa penetapan ini menunjukkan kedewasaan politik pemerintah dalam memandang peran Soeharto bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai pemimpin yang pernah meletakkan fondasi stabilitas dan pembangunan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa penghargaan negara memiliki makna lebih dari sekadar simbol, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap warisan sejarah yang masih memberi pengaruh hingga kini.
Sikap positif juga datang dari Ketua MPR R, Ahmad Muzani. Ia menilai bahwa tradisi menghargai pemimpin terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa. Muzani menekankan pentingnya prinsip menjaga kebaikan seorang pemimpin dan menjadikan kekurangannya sebagai pelajaran bersama. Baginya, pemerintah melalui keputusan ini telah menjalankan nilai tersebut secara tepat dan penuh hormat.
Selain itu, Muzani menegaskan bahwa seluruh proses hukum terkait Soeharto telah diselesaikan. Dengan demikian, secara konstitusional maupun moral, pemerintah tidak memiliki hambatan dalam memberikan gelar pahlawan kepada tokoh yang dianggap memiliki jasa besar bagi bangsa. Hal ini memperjelas bahwa keputusan pemerintah dilakukan melalui pertimbangan matang, tidak tergesa-gesa, dan mengedepankan sikap adil terhadap sejarah nasional.
Dukungan lain juga datang dari kalangan adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai bahwa masa pemerintahan Soeharto ditandai oleh stabilitas yang memungkinkan masyarakat adat di berbagai daerah berkembang. Ia melihat bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu memberi ruang bagi komunitas adat untuk mempertahankan identitas dan budaya mereka tanpa tekanan yang berlebihan. Bagi kelompok adat, kondisi yang tenang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan tradisi.
Paulus memandang bahwa penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk penghargaan terhadap upaya menjaga persatuan dan ketertiban nasional. Menurutnya, kontribusi Soeharto dalam menjaga keseimbangan nasional layak dihormati karena berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat hingga masa kini.
Wacana mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebenarnya sudah lama berkembang di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa perjalanan panjang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari stabilitas yang terbangun pada masa pemerintahannya. Fondasi ekonomi modern, kemajuan pembangunan infrastruktur, serta penguatan institusi pemerintahan yang dilakukan pada masa tersebut menjadi landasan penting bagi perkembangan Indonesia selanjutnya.
Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan kepastian melalui keputusan resmi yang menegaskan bahwa kontribusi lebih besar dibandingkan kontroversi yang telah diselesaikan melalui jalur hukum. Negara memutuskan untuk menempatkan jasa dan pengabdian sebagai prioritas penilaian, karena menghargai tokoh bangsa berarti menghargai perjalanan sejarah itu sendiri.
Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin merawat kesinambungan sejarah nasional. Penghargaan kepada tokoh masa lalu bukan sekadar nostalgia, tetapi bagian dari upaya menanamkan penghormatan yang benar terhadap nilai-nilai perjuangan. Dengan menghargai pemimpin terdahulu, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahwa sejarah adalah rangkaian pengalaman panjang yang membentuk karakter bangsa.
Penganugerahan kepada Soeharto juga membuka ruang bagi generasi muda untuk melihat sejarah dari perspektif yang lebih utuh. Penekanan pemerintah pada kontribusi positif dan warisan pembangunan dapat membantu generasi berikutnya memahami bagaimana pemimpin masa lalu menghadapi tantangan besar dan mengatasi berbagai persoalan nasional. Di sisi lain, sikap pemerintah memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap tokoh bangsa tidak boleh terjebak pada kontroversi yang telah lewat. Negara memilih untuk menempatkan jasa dan dedikasi sebagai pijakan utama, sehingga proses ini memiliki nilai moral yang kuat bagi perjalanan bangsa ke depan.
Dengan dukungan dari berbagai tokoh politik dan masyarakat adat, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi bukti bahwa bangsa ini semakin dewasa dalam membaca sejarahnya. Negara tidak hanya menghargai sosok individu, tetapi juga menghargai kontribusi besar yang telah membentuk arah perjalanan Indonesia.
Penghargaan ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga simbol bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu mengakui jasa, menilai sejarah dengan bijak, dan terus melangkah maju untuk membangun masa depan yang lebih baik.
)* Analisis Kebijakan Publik
