Oleh : Garvin Reviano )*

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan keberhasilan menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif. Melalui pelibatan masyarakat, guru, orang tua, hingga pelaku UMKM di seluruh daerah, program ini tidak hanya memperkuat kualitas gizi anak Indonesia, tetapi juga menjadi model tata kelola sosial yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A(K), M.Trop Paed, menegaskan bahwa program MBG tetap harus dijalankan karena memiliki dampak positif besar terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun di bidang kesehatan anak, pihaknya menekankan pentingnya pelaksanaan program secara profesional dengan memperhatikan aspek keamanan pangan.

Kebijakan MBG menyasar anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan gizi dan ekonomi yang tinggi. Dengan pendekatan inklusif, program ini memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau geografis, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, bersinergi memastikan standar gizi, distribusi bahan pangan, hingga pengawasan pelaksanaan program berjalan optimal. Namun, sebagaimana disadari oleh pemerintah, keberhasilan program ini tidak cukup hanya dengan regulasi dan pendanaan. Diperlukan keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sosial, pelaksana lokal, dan bahkan penggerak perubahan perilaku hidup sehat.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas MBG. Melalui peran aktif orang tua, guru, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, kebersihan pengolahan, hingga kelayakan penyajian dapat dilakukan secara langsung di lapangan. Pemerintah membuka ruang partisipatif ini dengan membentuk tim pengawas lokal dan forum komunikasi masyarakat yang bertugas melaporkan setiap kendala atau temuan di lapangan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun rasa memiliki di tengah masyarakat bahwa MBG adalah program bersama, bukan sekadar proyek pemerintah. Dengan begitu, kepercayaan publik pun tumbuh seiring meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Keterlibatan masyarakat juga menciptakan dampak ekonomi yang positif. Pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG. Sayur, buah, telur, dan daging diambil dari petani dan peternak sekitar, sehingga rantai pasok pangan menjadi lebih pendek dan efisien. Hal ini tidak hanya menjaga kesegaran bahan makanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, MBG menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memberdayakan petani, pedagang kecil, serta pelaku UMKM di sektor pangan.

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, mengatakan program MBG tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga telah menjadi penggerak utama ekonomi rakyat kecil di berbagai daerah. Program ini justru bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari koperasi desa, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam edukasi dan sosialisasi gizi seimbang. Guru dan orang tua menjadi ujung tombak dalam menanamkan kesadaran pentingnya pola makan sehat di kalangan anak-anak. Program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga menyampaikan pesan edukatif melalui kegiatan sekolah, lomba gizi, dan pelatihan memasak sehat di berbagai daerah. Dengan pendekatan partisipatif ini, anak-anak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pembelajar aktif yang memahami nilai penting kesehatan dan gizi.

Untuk menjamin kualitas dan kesinambungan program, pemerintah terus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi. Laporan digital dari masyarakat dan sekolah dapat langsung diterima pemerintah pusat untuk dianalisis secara cepat dan responsif. Jika ditemukan masalah seperti keterlambatan distribusi, kualitas bahan yang menurun, atau pelaksanaan yang tidak sesuai standar, tindakan korektif dapat segera diambil. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola program yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk memperluas cakupan dan memperkuat mekanisme pelibatan publik dalam setiap tahap pelaksanaan MBG. Dengan dukungan masyarakat, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan prestasi belajar anak-anak, serta memperkuat fondasi sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, MBG telah menjadi simbol nyata semangat gotong royong nasional dalam membangun Indonesia yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Dengan kualitas yang terus dijaga bersama, program ini membuktikan bahwa cita-cita mewujudkan generasi emas bukanlah mimpi, melainkan hasil kerja nyata, konsisten, dan kolaboratif seluruh elemen bangsa.

)* Penulis adalah Pengamat Isu Sosial