Oleh : Ronald Sihombing )*
Peluncuran Paket Stimulus Ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program menandai langkah nyata pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat sekaligus mengantisipasi tantangan global. Paket ini tidak hanya sekadar kumpulan kebijakan teknis, melainkan strategi komprehensif untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui akselerasi pembangunan, keberlanjutan program strategis, serta penciptaan lapangan kerja. Rilis resmi dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan seusai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Paket ekonomi ini berangkat dari kesadaran bahwa dinamika ekonomi global semakin sulit diprediksi. Lonjakan harga energi, perlambatan perdagangan, serta potensi gejolak sosial akibat ketimpangan menuntut pemerintah hadir dengan solusi yang cepat, terukur, dan berdampak luas. Dalam kerangka itulah, 8 program akselerasi untuk tahun 2025 disiapkan, diikuti 4 program yang dilanjutkan pada 2026, serta 5 program prioritas untuk penyerapan tenaga kerja. Seluruhnya dirancang bukan hanya untuk menjaga pertumbuhan, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat dari level akar rumput hingga sektor industri besar.
Salah satu aspek menonjol dari paket ini adalah program akselerasi di tahun 2025. Misalnya, program magang lulusan perguruan tinggi yang menargetkan fresh graduate agar dapat langsung masuk ke pasar kerja. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan dunia industri yang semakin menekankan keterampilan praktis. Selain itu, pemberian insentif berupa perluasan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata memperlihatkan keberpihakan terhadap 552 ribu pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung pemulihan pascapandemi. Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program ini dirancang agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Stimulus lainnya, berupa bantuan pangan periode Oktober–November 2025, menunjukkan keberlanjutan perhatian pemerintah pada ketahanan pangan rumah tangga. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja transportasi online, sopir, hingga kurir logistik selama enam tahun menjadi wujud nyata keberpihakan kepada kelompok rentan yang berkontribusi besar dalam ekonomi digital. Program ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga penghargaan terhadap peran pekerja sektor informal.
Selain itu, Program Padat Karya Tunai di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR kembali digulirkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur dasar. Program deregulasi implementasi PP28/2025 serta perbaikan kualitas pemukiman perkotaan yang dikombinasikan dengan platform pemasaran UMKM juga memberi ruang lebih luas bagi sektor informal agar tumbuh beriringan dengan transformasi digital. Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang tidak sekadar menjaga stabilitas, tetapi juga memberi dorongan bagi aktivitas ekonomi produktif.
Empat program yang akan berlanjut ke 2026 merupakan bentuk kesinambungan kebijakan agar tidak terhenti pada satu periode anggaran. Perpanjangan pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2026, serta insentif PPh Pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata dan industri padat karya, jelas menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil menengah. Hal ini memastikan keberlangsungan bisnis UMKM sekaligus memberi kepastian hukum pajak yang lebih sederhana. Kebijakan ini selaras dengan misi jangka panjang pemerintah memperluas basis pajak tanpa memberatkan pelaku usaha.
Sementara itu, lima program penyerapan tenaga kerja seperti operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, replanting perkebunan rakyat, hingga modernisasi kapal nelayan, menggarisbawahi orientasi pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis desa dan sektor maritim. Langkah ini mencerminkan paradigma pembangunan yang tidak lagi terpusat di kota besar, tetapi menyentuh wilayah perdesaan, pesisir, dan sentra pertanian. Kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih maupun revitalisasi tambak Pantura menjadi sinyal kuat bahwa sektor perikanan dan kelautan ditempatkan sebagai penopang strategis menuju kedaulatan pangan laut.
Dari perspektif kebijakan publik, peluncuran paket 8+4+5 menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu krisis datang baru bertindak. Justru, kebijakan ini dirancang sebagai langkah antisipatif untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Aspirasi publik yang menuntut penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta perlindungan pekerja sektor informal diakomodasi melalui desain program yang terukur. Setiap komponen paket stimulus saling melengkapi, sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan inklusif.
Keberanian pemerintah merilis paket besar ini sekaligus mengirim pesan ke dunia internasional bahwa Indonesia serius menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan. Ketika banyak negara masih berkutat dengan kebijakan tambal sulam, Indonesia melangkah dengan strategi menyeluruh. Hal ini memperkuat optimisme bahwa target pertumbuhan ekonomi di atas 5% dapat tercapai, bahkan dalam kondisi global penuh ketidakpastian.
Lebih jauh, paket stimulus ekonomi ini menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana rakyat di akar rumput merasakan langsung manfaatnya. Ketika seorang nelayan mendapat kapal modern, ketika petani menerima bantuan replanting, atau ketika lulusan baru memperoleh kesempatan magang yang layak, saat itulah kehadiran negara benar-benar dirasakan.
Dengan demikian, 8+4+5 program stimulus ekonomi bukan hanya jawaban atas tantangan, tetapi juga bukti keseriusan pemerintah merespons aspirasi publik. Perpaduan kebijakan fiskal, program sosial, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi fondasi kuat menuju Indonesia yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkeadilan. Paket ini bukan hanya strategi jangka pendek, melainkan peta jalan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
