Oleh : Antonius Utomo
Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika politik dalam negeri pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan selaras dengan semangat tuntutan 17+8 yang digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat sebagai cerminan harapan kolektif akan masa depan yang lebih adil sejahtera dan penuh kepastian
Pemerintah tidak menanggapi tuntutan tersebut secara reaktif melainkan menjadikannya bahan introspeksi dan inspirasi untuk memperkuat fondasi kebijakan ekonomi agar tidak hanya mengejar pertumbuhan angka semata namun juga menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas yang menyentuh langsung kehidupan rakyat banyak dari petani di desa-desa hingga pelaku UMKM di kota-kota besar semua dipandang sebagai bagian penting dari motor penggerak bangsa.
Menteri Keuangan (Menkeu) menanggapi tuntutan rakyat 17+8 yang belakangan ini disuarakan masyarakat. Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bergerak ke arah 8 persen. Sehingga, dirinya akan berusaha bergerak secepat mungkin untuk mengoptimalkan perekonomian domestik.
Saat ini perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian pasar global bahkan hingga kuartal III 2025 pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran positif yaitu sekitar 5,12 persen year on year yang menandakan adanya optimisme yang tumbuh di tengah masyarakat dunia usaha dan kalangan investor
Pemerintah telah menyadari bahwa akselerasi pertumbuhan tidak bisa hanya mengandalkan sektor konsumsi semata oleh karena itu kebijakan didorong untuk memperkuat sektor produksi industri pengolahan hilirisasi sumber daya alam serta peningkatan investasi baik dalam dan luar negeri salah satu contohnya adalah keberhasilan Indonesia dalam mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dan baterai yang kini mulai menunjukkan dampak nyata terhadap serapan tenaga kerja dan nilai ekspor nasional
Dalam konteks tuntutan 17+8 isu upah layak dan perlindungan pekerja menjadi perhatian khusus pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan pembahasan intensif untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang akan diterapkan mencerminkan keadilan serta keberlanjutan dunia usaha selain itu program dialog sosial antara pekerja pengusaha dan pemerintah terus diperkuat agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan produktif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa indikator makroekonomi di Indonesia dalam kondisi baik. Ia menambahkan bahwa setelah sempat menurun tipis, pasar modal kini telah kembali pulih. Tuntutan “17+8” yang disuarakan oleh masyarakat ini mencakup berbagai isu, termasuk sektor ekonomi.
Di sisi fiskal pemerintah telah menggelontorkan stimulus senilai lebih dari 24 triliun rupiah pada pertengahan tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk mendukung sektor strategis seperti pertanian pariwisata energi baru terbarukan dan transformasi digital semua ini ditujukan agar masyarakat terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang di tengah tantangan ekonomi
Pemerintah juga tidak lupa untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan konsep ekonomi hijau menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 pemerintah mendorong investasi pada energi bersih pertanian ramah lingkungan serta pengelolaan limbah yang lebih terintegrasi dan modern hal ini menjawab harapan generasi muda dan komunitas lingkungan yang menjadi bagian dari tuntutan perubahan dalam 17+8
Dalam bidang infrastruktur pembangunan tidak hanya difokuskan pada kota besar tetapi juga pada kawasan tertinggal dan perbatasan jalan tol pelabuhan bandara dan jaringan kereta api terus diperluas guna mendorong konektivitas antarwilayah yang pada akhirnya membuka akses ekonomi baru meningkatkan distribusi barang dan jasa serta mempercepat perputaran uang di daerah
Lebih lanjut pemerintah juga menunjukkan komitmen terhadap penguatan jaring pengaman sosial sebagai upaya untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan program bantuan sosial pendidikan gratis layanan kesehatan universal dan jaminan sosial diperluas cakupannya agar seluruh lapisan masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata
Tidak kalah penting adalah upaya pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan pelayanan publik terus diperbaiki melalui digitalisasi proses perizinan dipercepat pengawasan keuangan diperketat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan semakin dilibatkan semua ini dilakukan agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap tinggi sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif
Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berupaya memacu pertumbuhan ekonomi secara teknokratis tetapi juga dengan pendekatan yang lebih humanis mendengar dan menampung aspirasi rakyat menjadikan kritik sebagai bahan pembelajaran dan menyesuaikan arah kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan termasuk yang terumuskan dalam 17+8
Seluruh masyarakat memiliki peran dalam proses ini pemerintah sebagai nahkoda rakyat sebagai energi pendorong dan generasi muda sebagai penerus yang membawa nilai-nilai baru dan ide-ide segar untuk menjadikan negeri ini lebih hebat dan tangguh menghadapi masa depan.
)*Pengamat Ekonomi Nasional