Oleh: Sylvia Mote *)
Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan di Papua melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sejak 2024 menjadi salah satu instrumen utama peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini hadir untuk memperluas pemeriksaan kesehatan preventif, meningkatkan deteksi dini penyakit, serta memperkuat peran puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan. Dengan cakupan yang semakin luas, CKG memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat Papua kini lebih adaptif dan berorientasi pada pemerataan layanan.
Di Kabupaten Manokwari, tingginya partisipasi masyarakat dalam program ini menunjukkan keberhasilan kebijakan kesehatan berbasis komunitas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Manokwari, hingga November 2025 tercatat 8.343 warga telah memanfaatkan layanan CKG dari total 10.233 pendaftar. Plt Kepala Dinas Kesehatan Manokwari, Marthen Rantetampang, menjelaskan bahwa angka pemanfaatan sebesar 81,53 persen memperlihatkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rutin memeriksakan kesehatan. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa program pemerintah tidak hanya hadir sebagai layanan tambahan, tetapi menjadi kebutuhan masyarakat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Pemerintah Kota Jayapura juga menunjukkan capaian yang impresif. Melalui laporan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Drg. Juliana Napitupulu, sekitar 88.000 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Capaian ini menempatkan Jayapura sebagai wilayah dengan cakupan CKG tertinggi di seluruh Papua. Menurut Drg. Juliana, temuan utama dalam pemeriksaan adalah tingginya kasus malaria dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), disusul penyakit tidak menular seperti asam urat, hipertensi, kolesterol, dan gula darah. Informasi ini memberikan gambaran bahwa CKG tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan, tetapi juga alat pemetaan kesehatan masyarakat untuk menetapkan intervensi pemerintah yang tepat sasaran.
Temuan terhadap penyakit dominan memperkuat pentingnya pendekatan preventif dalam sistem kesehatan Papua. Pemerintah melihat bahwa deteksi dini penyakit melalui CKG sangat membantu menurunkan risiko komplikasi dan memaksimalkan efektivitas penanganan. Pemerintah daerah juga menilai bahwa CKG mampu menjadi instrumen strategis dalam penyuluhan pola hidup bersih, peningkatan sanitasi lingkungan, serta penguatan edukasi gizi. Dengan data yang semakin lengkap, pemerintah dapat merancang kebijakan kesehatan yang lebih terukur sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Selain memperkuat layanan pemeriksaan, pemerintah juga mendorong transformasi pelayanan melalui digitalisasi. Pengalaman warga Jayapura, Wehelmina Kbarek, mencerminkan manfaat integrasi layanan kesehatan dengan aplikasi Mobile JKN. Ia menyampaikan bahwa pelayanan kini jauh lebih mudah karena cukup menunjukkan KTP tanpa perlu membawa kartu fisik KIS. Selain itu, melalui Mobile JKN masyarakat dapat mengecek kepesertaan, mendaftar antrean secara daring, memantau kartu digital, hingga memastikan fasilitas kesehatan rujukan. Transformasi digital ini mempermudah masyarakat mengakses layanan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan perkotaan Papua dengan mobilitas tinggi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, menjelaskan bahwa sistem JKN memastikan peserta, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah, dapat memperoleh pelayanan tanpa hambatan administratif, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan di Papua bukan hanya melalui program pemeriksaan rutin, tetapi juga pembenahan sistem jaminan kesehatan yang memberikan perlindungan finansial dan akses layanan yang lebih merata. Integrasi antara CKG dan JKN menjadi bentuk konkret bagaimana pemerintah memperkuat fondasi kesehatan masyarakat melalui pendekatan komprehensif.
Peningkatan akses layanan kesehatan juga terlihat dari penambahan jam pelayanan puskesmas, peningkatan kualitas fasilitas, serta penugasan tenaga medis pada wilayah-wilayah padat penduduk. Kebijakan ini menunjukkan orientasi pemerintah yang tidak hanya menghadirkan layanan, tetapi memastikan layanan tersebut dapat dimanfaatkan optimal oleh masyarakat. Di banyak wilayah perkotaan Papua, puskesmas kini menjadi pusat layanan yang lebih responsif dengan kapasitas pemeriksaan yang meningkat seiring pelaksanaan CKG.
Keberhasilan program CKG sangat bergantung pada kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor. Penyuluhan pola hidup bersih, penguatan gizi keluarga, serta penataan lingkungan sehat memerlukan keterlibatan komunitas, sekolah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta. Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat yang memahami pentingnya kesehatan akan lebih mudah menerima intervensi medis maupun program edukasi kesehatan berbasis komunitas. Di Jayapura, kolaborasi tersebut sudah berjalan dan menghasilkan kenaikan signifikan dalam tingkat pemeriksaan masyarakat.
Perkembangan layanan kesehatan ini juga menunjukkan bahwa Papua mulai memasuki fase baru pembangunan kesehatan, di mana intervensi preventif ditempatkan sebagai prioritas utama. CKG memungkinkan pemerintah menangani penyakit sejak dini, sementara integrasi JKN memberikan kepastian biaya dan akses layanan.
Pemerintah menjadikan kesehatan sebagai fondasi pembangunan sosial, sejajar dengan agenda pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Melalui CKG dan transformasi layanan kesehatan, pemerintah mempertegas komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang semakin merata, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Papua. Dengan capaian pemeriksaan yang terus meningkat, pemanfaatan teknologi yang semakin luas, serta kuatnya komitmen terhadap pemerataan layanan, Papua kini berada pada jalur yang lebih kuat menuju masyarakat yang sehat dan berdaya.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua
