Oleh : Naura Astika )*
Kemandirian pangan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat, melainkan juga menyangkut kedaulatan suatu bangsa dalam menentukan arah pembangunannya sendiri. Di tengah ketidakpastian global yang ditandai oleh krisis iklim, gangguan rantai pasok dunia, konflik geopolitik, hingga inflasi pangan internasional, Indonesia memilih untuk memperkuat pondasi produksinya sendiri. Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk meningkatkan produksi nasional sebagai jalan utama menuju kemandirian pangan yang sesungguhnya.
Indonesia memiliki potensi besar untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri dalam sektor pangan. Lahan pertanian yang luas, kekayaan alam yang melimpah, dan iklim tropis yang mendukung memberikan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki banyak negara lain. Namun, potensi besar ini kini mulai dimaksimalkan melalui langkah-langkah strategis pemerintah yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Menanggapi situasi ini, pemerintah mengembangkan berbagai program terobosan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah program Food Estate, proyek pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Program ini telah berjalan di beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dengan target utama peningkatan produksi padi, jagung, dan hortikultura. Presiden Prabowo Subianto secara langsung meninjau pelaksanaan proyek ini dan menyebutnya sebagai salah satu pilar utama menuju ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Presiden Prabowo mengatakan negara sebesar Indonesia tidak boleh tergantung pada impor beras, kedelai, jagung, dan gula dalam jumlah besar. Kita punya lahan, kita punya petani, kita harus bisa produksi sendiri. Di sisi lain, Kementerian Pertanian juga melakukan berbagai langkah transformasi. Pertanian berbasis teknologi digital mulai diperkenalkan melalui konsep pertanian presisi. Pemanfaatan drone, sensor tanah, aplikasi pemantauan cuaca dan pertumbuhan tanaman menjadi bagian dari upaya memperbarui cara kerja pertanian Indonesia. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mengurangi kerugian akibat cuaca ekstrem dan serangan hama.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa transformasi pertanian menuju teknologi modern adalah keniscayaan. Dalam beberapa kesempatan, pihaknya menekankan pentingnya generasi muda untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian. Petani tidak harus identik dengan kerja kasar. Dengan teknologi, kita bisa menjadikan pertanian sebagai sektor yang cerdas, menjanjikan, dan menarik bagi kaum muda. Kita perlu petani milenial yang melek digital.
Pemerintah juga tak melupakan fondasi pendukung utama, yaitu infrastruktur pertanian. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi salah satu prioritas, mengingat air adalah kebutuhan mutlak dalam produksi pangan. Jalan usaha tani, gudang, dan pusat distribusi juga dibangun untuk memotong rantai pasok dan memudahkan petani dalam mengakses pasar.
Teknologi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan produksi. Pemerintah mulai mengadopsi konsep pertanian presisi berbasis digital. Penggunaan alat seperti drone untuk pemetaan lahan, sistem irigasi pintar berbasis sensor, serta aplikasi monitoring pertumbuhan tanaman mulai diperkenalkan kepada petani. Dengan dukungan data real-time, petani bisa membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan produktif. Program-program pelatihan dan pendampingan kepada petani juga diperluas, agar transformasi teknologi ini bisa diikuti oleh seluruh pelaku di lapangan.
Tak hanya fokus pada aspek produksi, pemerintah juga memperhatikan infrastruktur penunjang pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan hasil panen. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi prioritas penting, mengingat ketersediaan air adalah kunci dalam menjaga stabilitas produksi. Dalam jangka panjang, infrastruktur yang baik akan menekan biaya produksi, mengurangi kehilangan hasil panen, dan meningkatkan daya saing produk pangan lokal di pasar nasional maupun internasional.
Pemerintah pun menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan petani. Mereka bukan hanya sebagai tulang punggung ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan ekonomi rakyat. Melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, petani didorong untuk berani meningkatkan skala usaha dan berinovasi. Pemberian bantuan benih unggul, subsidi pupuk, hingga akses pasar juga terus diperkuat. Pemerintah berupaya agar petani tidak hanya sekadar memproduksi, tetapi juga mendapat nilai tambah yang layak dari hasil kerja kerasnya.
Transformasi pangan nasional tidak cukup hanya dilakukan di sektor produksi, tetapi juga harus menyentuh sisi konsumsi dan budaya pangan masyarakat. Pemerintah saat ini telah menggencarkan kampanye Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal dan mendorong berbagai daerah untuk mengembangkan potensi pangan khas lokal mereka. Di Papua, misalnya, sagu mulai diperkenalkan kembali sebagai pangan pokok. Di Nusa Tenggara Timur, sorgum kini menjadi bagian dari proyek pilot komoditas alternatif.
Langkah-langkah ini merupakan proses panjang yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat itu sendiri. Mewujudkan kemandirian pangan bukan tugas satu instansi, tetapi perjuangan kolektif seluruh bangsa. Dengan arah kebijakan yang konsisten, dukungan regulasi yang kuat, dan komitmen dari semua pihak, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara pangan bukan hanya bisa dicapai, tetapi juga dipertahankan.
)* Pengamat Kebijakan Strategis
