Oleh: Andi Ramli
Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan yang ditandatangani secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK Tahun 2025 ini menjadi penegasan yang penting bahwa sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menilai sejarahnya secara jernih, objektif, dan berkeadilan.
Penganugerahan tersebut bukan hanya sekadar simbol penghormatansemata, melainkan menjadi bentuk pengakuan dari negara terhadap jasa besar dari seorang pemimpin yang telah menjaga keutuhan, stabilitas, serta arah pembangunan Indonesia selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya tersebut.
Langkah pemerintah itu menunjukkan bagaimana kebesaran jiwa dan kedewasaan bangsa dalam memandang sejarah. Presiden Soeharto tidak hanya tercatat sebagai pemimpin yang terbukti berhasil memimpin selama 32 tahun, tetapi juga sebagai arsitek pembangunan nasional yang berhasil membawa Indonesia keluar dari masa kekacauan menuju era kemakmuran dan stabilitas.
Dalam masa pemerintahannya, Soeharto menegakkan kembali ideologi Pancasila sebagai dasar negara, menata ekonomi nasional yang porak-poranda, serta menanamkan disiplin pembangunan yang terukur dan berkesinambungan.
Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, memandang bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharti tersebut sebagai momentum yang sangat penting untuk senantiasa menegaskan kembali semangat nasionalisme dan pembangunan yang diwariskan oleh Presiden RI ke-2 itu.
Ia menilai bahwa penetapan gelar Pahlawan Nasional bukan hanya semata sebagau keputusan politik saja, tetapi juga menjadi wujud penghargaan terhadap jasa seorang pemimpin yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun bangsa ini.
Menurutnya, Soeharto telah meletakkan fondasi ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas nasional yang masih dirasakan hingga masa kini. Melalui berbagai program seperti swasembada pangan dan pembangunan daerah, Soeharto menunjukkan bagaimana keteguhan dan keberpihakannya kepada rakyat.
Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar, Leriadi, juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional tersebut merupakan langkah bersejarah dan berkeadilan.
Ia menilai bahwa Soeharto tidak hanya berperan sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai penyelamat bangsa dari ancaman kehancuran ideologis dan ekonomi pada masa pasca-Gerakan 30 September 1965.
Dalam situasi kritis itu, Soeharto tampil sebagai penegak kembali eksistensi Pancasila, mengembalikan arah pemerintahan kepada Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta memulihkan tatanan politik dan ekonomi yang sebelumnya lumpuh.
Leriadi menilai, kepemimpinan Soeharto menandai babak kebangkitan nasional. Melalui langkah yang tegas dan terukur, beliau berhasil menstabilkan negara, menggelar Pemilu reguler setiap lima tahun, dan membangun sistem pemerintahan yang efektif.
Warisan kebijakan Soeharto tidak hanya tercermin dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam upaya menanamkan nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menilai bahwa penghargaan negara terhadap Soeharto merupakan bentuk pengakuan atas keberpihakannya kepada rakyat kecil.
Menurutnya, melalui kebijakan seperti Program Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Soeharto membuka jalan bagi jutaan petani untuk mandiri secara ekonomi.
Program tersebut tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperluas akses petani terhadap pasar dan permodalan. Irfan menegaskan, banyak desa yang berkembang pesat karena kebijakan yang lahir di masa kepemimpinan Soeharto, yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat pembangunan.
Dari berbagai pandangan itu, jelas bahwa pengakuan negara terhadap Soeharto bukanlah bentuk glorifikasi buta, melainkan upaya untuk menilai sejarah secara proporsional. Sejarah harus dibaca secara utuh—tidak hanya dari sisi kelam, tetapi juga dari capaian dan pengabdian yang nyata.
Soeharto pernah memimpin bangsa ini melewati masa sulit dan berhasil menanamkan fondasi pembangunan yang kuat. Pengakuan terhadap jasa tersebut bukan berarti menutup kritik terhadap masa lalu, melainkan menegaskan bahwa keadilan sejarah harus mencakup seluruh dimensi kehidupan bangsa.
Dalam konteks global, banyak negara besar menghormati pemimpin masa lalunya meski memiliki sisi kontroversial. Rusia mengenang Lenin dan Stalin sebagai pembentuk identitas nasional; Tiongkok menghormati Mao Zedong dan Deng Xiaoping sebagai pembangun kemandirian bangsa; Turki menempatkan Mustafa Kemal Atatürk sebagai simbol modernitas.
Semua tokoh itu diakui bukan karena sempurna, melainkan karena mereka memberi arah sejarah bagi bangsanya. Indonesia sepatutnya bersikap serupa terhadap Soeharto—menilai dengan adil, bukan dengan kebencian.
Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan, agar manusia menegakkan keadilan karena Allah, dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kaum mendorong pada ketidakadilan.
Prinsip tersebut menjadi cermin moral dalam menilai perjalanan bangsa. Menilai Soeharto dengan keadilan adalah bentuk ketakwaan intelektual dan kebangsaan, bukan sekadar pilihan politik.
Bangsa yang besar tidak menolak sejarahnya; bangsa yang besar belajar darinya. Dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto, negara menunjukkan kedewasaan dalam menempatkan sejarah di tempat yang semestinya.
Ia dikenang bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai penjaga ideologi Pancasila, penyelamat Republik, dan arsitek pembangunan nasional yang jejaknya akan terus hidup dalam denyut nadi bangsa Indonesia. (*)
Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia
