Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Pemerintah tengah meneguhkan langkah nyata untuk mempercepat pembangunan fisik Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), program digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.
Melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara sejumlah kementerian dan lembaga pada Oktober ini, pemerintah memastikan percepatan pembangunan gedung, gerai usaha, hingga pergudangan di ribuan titik desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Komitmen ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa.
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sesuai dengan arahan Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai episentrum baru pemerataan ekonomi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, percepatan ini bukan hanya demi mempercepat pembangunan fisik semata, tetapi juga agar koperasi segera berfungsi sebagai saluran distribusi dan stabilisasi harga pangan.
Ia menyebut, kehadiran Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen penting dalam pengendalian inflasi di tingkat lokal. Dengan jaringan koperasi desa yang terhubung secara nasional, pemerintah memiliki kanal langsung untuk memastikan distribusi barang pokok lebih efisien dan harga tetap terjaga.
Komitmen ini juga didukung oleh sinergi lintas lembaga. Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pendanaan pembangunan fisik. Ferry menjelaskan, Himbara akan menyalurkan pembiayaan hingga Rp3 miliar untuk setiap koperasi, mencakup pembangunan gudang, gerai, serta modal awal operasional.
Dari sisi pembiayaan, keterlibatan Himbara menjadi langkah positif yang perlu dikawal dengan transparansi dan pengawasan ketat. Dana sebesar Rp3 miliar per koperasi harus dikelola secara akuntabel agar tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Pemerintah perlu memastikan alokasi antara modal fisik dan operasional dilakukan secara proporsional, sehingga koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tetapi juga aktivitas ekonomi yang berjalan. Transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap gerakan koperasi tetap terjaga.
Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa seluruh koperasi akan diberikan fasilitas dan model bisnis yang sama. Namun pada praktiknya, masing-masing koperasi bisa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ada yang desa petani, desa nelayan, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga hasil daripada desa masing-masing.
Sejumlah BUMN seperti PT Agrinas Pangan Nusantara turut dilibatkan dalam tahap pembangunan fisik, sementara unsur TNI membantu pengamanan dan percepatan pengerjaan di lapangan. Model kolaboratif ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak ingin program ini hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di lapangan sebagai simbol gotong royong lintas sektor.
Pembangunan fisik Kopdes Merah Putih telah dimulai di ribuan titik, dan pemerintah menargetkan seluruh gerai fisik dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Target ini sejalan dengan semangat Presiden untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke desa-desa.
Pembangunan fisik yang merata diyakini akan menciptakan efek berantai, yakni membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Setiap gerai koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, pengrajin, hingga pelaku UMKM di sekitarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai keberadaan Kopdes Merah Putih sangat strategis dalam menyalurkan program pemerintah dan mengendalikan inflasi di daerah. Menurut dia, selama ini pemerintah pusat melakukan intervensi harga yang belum tentu sampai ke desa. Maka Kopdes mennjadi kunci.
Ia menambahkan, jika Kopdes Merah Putih berjalan optimal di seluruh daerah, maka ekonomi lokal akan bergerak dan inflasi lebih stabil karena operasi pasar dapat dilakukan langsung melalui koperasi.
Dalam konteks pengendalian inflasi, keberadaan koperasi di desa dapat menjadi ujung tombak rantai pasok barang kebutuhan pokok. Dengan adanya gudang dan gerai koperasi di desa, pemerintah dapat menekan biaya logistik dan memperpendek jalur distribusi, sehingga harga barang lebih terkendali. Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional pengendalian inflasi pangan yang selama ini menjadi tantangan utama di berbagai daerah.
Langkah pemerintah mempercepat pembangunan fisik Kopdes Merah Putih patut diapresiasi sebagai bentuk nyata dari komitmen menghadirkan pemerataan ekonomi. Dalam skema besar pembangunan nasional, desa bukan lagi entitas pasif, melainkan pusat pertumbuhan baru yang menentukan kekuatan ekonomi bangsa.
Tantangan ke depan adalah menjaga agar percepatan ini tidak berhenti pada tataran fisik. Bangunan koperasi harus menjadi ruang hidup bagi aktivitas ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memperkuat sinergi lintas lembaga, mempercepat birokrasi, serta memastikan transparansi di setiap tahap. Lebih dari itu, penguatan SDM di tingkat desa harus menjadi prioritas agar koperasi yang dibangun benar-benar mandiri dan berdaya saing.
Dengan demikian, Kopdes Merah Putih menjadi simbol bahwa negara hadir melalui jalur koperasi, bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia: gotong royong, partisipatif, dan berkeadilan.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
