Oleh : Muhammad Abduh )*
Presiden Prabowo Subianto tampil di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 sebagai pemimpin negara yang menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.
Kehadiran langsung seorang Kepala Negara setelah lebih dari satu dekade absen menghadirkan sinyal kuat bahwa diplomasi tingkat tinggi Indonesia kembali menempati panggung global. Momentum tersebut tidak hanya menunjukkan arah politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai jembatan strategis antara negara maju dan berkembang.
Pidato yang disampaikan di forum bergengsi itu menandai pergeseran penting peta diplomasi internasional, yakni dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Isu Palestina menjadi sorotan karena menyangkut prinsip keadilan dan kedaulatan, dua nilai yang dijunjung tinggi oleh Indonesia sejak awal merdeka. Pidato tersebut mempertegas peran Indonesia sebagai kekuatan moderat yang mampu menyuarakan kepentingan bangsa tertindas sekaligus menawarkan jalan tengah terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menilai pidato Presiden Prabowo menjadi wujud kepemimpinan Indonesia di tingkat global. Anton memandang sorotan utama pada isu Palestina menunjukkan bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan kedaulatan bangsa lain melalui jalur damai.
Indonesia juga mengemban tanggung jawab moral untuk memperkuat solidaritas negara-negara Selatan dalam menghadapi ketidakadilan ekonomi global. Pidato tersebut, menurut Anton, mendorong agar lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Baginya, diplomasi Prabowo membuka ruang baru untuk menginspirasi negara lain dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi.
Anton juga menekankan aspek peningkatan kapasitas nasional. Pidato Presiden menampilkan citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya konsisten dalam diplomasi damai, tetapi juga mampu memperlihatkan perkembangan signifikan di bidang teknologi dan pertahanan.
Bagi Anton, hal ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pengaruh Indonesia di mata dunia. Ia menilai pidato tersebut berhasil menggambarkan Indonesia sebagai negara yang menyeimbangkan antara kekuatan militer, kemajuan ekonomi, dan kontribusi moral terhadap perdamaian global.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan perspektif yang menekankan nilai strategis kehadiran Prabowo di PBB. Menurutnya, tampil pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat merupakan bukti pengakuan internasional atas posisi penting Indonesia., melainkan pengakuan internasional terhadap peran penting Indonesia.
Bagi Teddy, pidato Presiden bukan sekadar rutinitas diplomatik, melainkan pernyataan politik luar negeri yang menegaskan kepemimpinan Indonesia di antara negara-negara berkembang. Ia melihat forum tersebut sebagai panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan reformasi tata kelola dunia yang lebih adil, inklusif, dan berbasis pada kerja sama.
Teddy menilai bahwa momentum ini menjadi bukti bahwa diplomasi tingkat tinggi Indonesia kembali aktif di forum paling prestisius. Ia menyebut kehadiran Presiden sebagai sebuah titik balik setelah sepuluh tahun Indonesia hanya diwakili oleh menteri luar negeri. Dengan demikian, pidato Prabowo memperkuat kembali tradisi diplomasi aktif yang selalu melekat dalam identitas politik luar negeri Indonesia.
Sementara itu, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyoroti dimensi historis dari pidato tersebut. Dino melihat kehadiran Prabowo sebagai kelanjutan perjuangan diplomasi yang pernah dirintis oleh ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
Pada periode 1948–1949, Prof. Sumitro memainkan peran penting dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di PBB dengan menggugat agresi militer Belanda. Dino menilai pidato Prabowo menghidupkan kembali semangat yang sama, yaitu memperkokoh multilateralisme sebagai jalan keluar dari krisis global.
Dino memandang bahwa di tengah tantangan kerja sama internasional yang melemah, Indonesia justru hadir sebagai motor penggerak multilateralisme. Ia menilai Indonesia memiliki kapasitas unik untuk menjadi jembatan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang. Baginya, pesan yang disampaikan Prabowo mempertegas peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang mampu memberikan alternatif solusi di tengah ketegangan geopolitik dunia.
Konteks historis dan simbolis dalam pidato tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai partisipan, melainkan sebagai penggerak agenda global. Peran aktif dalam memperjuangkan reformasi tata kelola dunia menunjukkan bahwa Indonesia berusaha melampaui kepentingan domestik dan tampil sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas internasional. Hal ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang selalu memilih jalan tengah dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik.
Pidato Presiden Prabowo di PBB menjadi momen penting yang memperlihatkan konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Diplomasi yang ditegaskan melalui forum tersebut menampilkan Indonesia sebagai negara yang tidak ragu menyuarakan kepentingan bangsa tertindas, memperjuangkan keadilan ekonomi, serta mengedepankan kerja sama internasional.
Momentum tersebut memperkokoh posisi Indonesia dalam percaturan global, sekaligus menegaskan bahwa diplomasi damai tetap menjadi landasan utama dalam membangun dunia yang lebih adil dan berkeadaban.
Dengan menegaskan dukungan terhadap Palestina, memperkuat solidaritas negara Selatan, menghidupkan kembali semangat multilateralisme, serta mengulang kembali jejak diplomasi historis Prof. Sumitro, pidato Prabowo menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam menjaga perdamaian dunia.
Kehadiran Presiden di forum PBB menjadi pengingat bahwa peran Indonesia dalam diplomasi internasional bukan sekadar simbolis, melainkan nyata, aktif, dan relevan dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. (*)
)* Penulis merupakan pengamat hubungan internasional
