Oleh : Antonius Googie)*
Pemerintah Indonesia kian mempertegas komitmennya dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui percepatan pengembangan program Sekolah Rakyat. Program ini diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak lagi terjebak dalam siklus keterbatasan ekonomi yang diwariskan lintas generasi. Melalui pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi baru mobilitas sosial masyarakat pra-sejahtera.
Keseriusan pemerintah terlihat dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Sekretariat Kabinet pada Rabu malam, 28 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan percepatan proyek strategis Sekolah Rakyat sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini sekaligus menandai pergeseran pendekatan sosial yang tidak lagi sekadar bersifat karitatif, melainkan transformatif dengan pendidikan sebagai pintu utama perubahan.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul memaparkan rencana pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah lokasi baru di berbagai wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan akan diperkuat melalui integrasi dengan universitas negeri serta sekolah kedinasan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadikan institusi pendidikan tinggi sebagai pusat transfer ilmu dan nilai, sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki standar kompetensi yang unggul dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Sekolah Rakyat sendiri digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan formal, melainkan sebagai sebuah ekosistem penyelamat bagi keluarga pra-sejahtera. Program ini secara khusus menyasar anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan konvensional akibat keterbatasan ekonomi dan sosial. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir secara utuh untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang utama dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Kebijakan Sekolah Rakyat dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, aksesibilitas yang menjamin pendidikan layak bagi warga tidak mampu. Kedua, peningkatan kualitas hidup melalui transformasi kesejahteraan berbasis penguatan intelektual. Ketiga, ketahanan fisik siswa melalui penyediaan asupan nutrisi dan makanan bergizi yang memadai. Pendekatan komprehensif ini diyakini mampu menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto secara tegas menekankan bahwa negara tidak boleh lagi membiarkan kemiskinan diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Ia menilai bahwa perbaikan kualitas hidup masyarakat harus dilakukan secara bertahap namun konsisten, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah memastikan bahwa pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi alat utama bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi dan sosial secara permanen.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial hingga tahun 2025, tercatat telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sekolah-sekolah tersebut umumnya memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, seperti Sentra dan BP3KS, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Namun, sesuai arahan Presiden, pada tahun 2026 pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten dengan site plan terstandarisasi, di mana lahan disediakan pemerintah daerah dan pembangunan sarana dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Hidayat Nur Wahid menilai bahwa karena pembangunan Sekolah Rakyat permanen dilakukan secara bertahap, maka penentuan wilayah prioritas harus berbasis tingkat kemiskinan. Ia merujuk data Susenas BPS 2025 yang menunjukkan Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Menurutnya, pendirian Sekolah Rakyat di wilayah tersebut perlu didahulukan dan diperbanyak agar tujuan memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dapat segera terwujud. Ia juga menekankan bahwa pengurangan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat berpotensi memperkuat integrasi bangsa dan ketahanan NKRI, terutama di tengah menguatnya kembali isu separatisme.
Di tingkat daerah, komitmen terhadap Sekolah Rakyat juga ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya secara langsung mengawal realisasi program tersebut dengan menemui Menteri Sosial di Jakarta. Ia menilai Sekolah Rakyat sangat relevan dengan kondisi Ciamis yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dan membutuhkan terobosan strategis di sektor pendidikan.
Herdiat menegaskan bahwa Pemkab Ciamis siap mendukung penuh realisasi Sekolah Rakyat, termasuk dengan menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pembangunan. Salah satu lokasi yang diajukan berada di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, dengan luas lahan lebih dari 10 hektare yang dinilai strategis dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pendidikan terintegrasi. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu, karena seluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari sekolah, seragam, asrama, hingga konsumsi harian, disiapkan oleh negara sehingga hak pendidikan dapat dinikmati secara setara.
Pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah memiliki peluang besar untuk segera direalisasikan. Proses pembangunan dapat dimulai sesuai tahapan perencanaan tahun ini. Dengan sinergi pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memutus warisan kemiskinan dan menyiapkan masa depan yang lebih adil bagi generasi penerus bangsa.
)* Pengamat Pendidikan
