JAKARTA – Pilkada Serentak 2024 telah usai digelar di seluruh Indonesia. Kondusivitas pasca Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan hasil pemilihan dapat diterima oleh semua pihak.
Ketika situasi pasca Pilkada tidak kondusif, hal ini dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan kekerasan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas pasca Pilkada adalah langkah krusial untuk memastikan stabilitas politik dan sosial di suatu daerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya menjaga persatuan setelah perhelatan demokrasi ini.
“Kita akhiri semua perbedaan semasa kampanye, termasuk debat-debat yang cukup seru digelar oleh KPUD di berbagai daerah. Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu membawa daerah masing-masing menjadi lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera,” ujar AHY.
Menurutnya, Pemerintah dan aparat keamanan memiliki peran utama dalam menjaga kondusivitas pasca Pilkada. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Selain itu, mereka juga harus siap untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap setiap potensi ancaman keamanan yang muncul pasca Pilkada.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas pasca Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Masyarakat harus menjaga kerukunan dan toleransi antar sesama, terutama dengan mereka yang memiliki pandangan politik yang berbeda.
Disisi lain, media memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kondusivitas pasca Pilkada. Sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat, media harus bertanggung jawab dalam menyampaikan berita yang akurat, objektif, dan tidak memihak.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto mengatakan bahwa Pilkada adalah momen untuk memperkuat komunikasi dan persaudaraan.
“Perbedaan sikap politik selama kampanye harus ditempatkan sebagai bagian dari berdemokrasi. Siapa pun yang terpilih adalah pemimpin untuk semua,” tegas Prof. Yunanto.
Ia juga mengimbau peserta Pilkada dan pendukungnya untuk menjauhi provokasi serta ujaran kebencian.
“Jika merasa ada kecurangan, gunakan jalur hukum seperti mengajukan laporan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Hindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana,” tambahnya.
Di tempat lain, Kapolres Kolaka Utara, AKBP Arif Irawan meminta masyarakat menjaga ketertiban dan tidak bereaksi berlebihan terhadap hasil penghitungan sementara.
“Kami mengimbau agar tidak ada aksi konvoi, pesta kembang api, atau perayaan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Masyarakat agar menjaga ketertiban dan akan menindak tegas pelaku pembuat kerusuhan,” katanya. [*]
