Oleh: Ganesh Lepen Wengi *)
Angka 79,9 persen bukan sekadar statistik, ia adalah cermin relasi antara pemimpin dan masyarakat tentang bagaimana legitimasi dibangun, dirawat, dan dinegosiasikan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen menunjukkan bahwa kepercayaan sosial terhadap arah kepemimpinan nasional sedang berada pada titik yang relatif kuat.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa hasil survei nasional mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen, yang menandakan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan nasional. Ia menjelaskan bahwa tingginya kepuasan tersebut dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap ketegasan Presiden dalam pemberantasan korupsi, program-program bantuan kepada rakyat, serta kebijakan yang dinilai memiliki bukti konkret di lapangan. Burhanuddin juga menekankan bahwa generasi muda menjadi basis penting dukungan karena melihat kepemimpinan Prabowo mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan sembari membangun fondasi jangka panjang.
Sebagaimana kekuasaan, legitimasi tidak hanya lahir dari prosedur elektoral, melainkan dari pengalaman sehari-hari warga. Ketika bantuan sosial terasa nyata, ketika stabilitas keamanan terjaga, dan ketika narasi pembangunan memiliki arah, maka kepercayaan tumbuh sebagai hasil interaksi sosial yang berulang. Angka kepuasan tinggi menjadi indikasi bahwa sebagian besar warga merasa negara hadir dalam horizon kehidupan mereka.
Namun kepemimpinan bukan hanya soal hasil kebijakan, melainkan juga soal gaya. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden Prabowo bukan sosok yang anti-kritik. Ia menyampaikan bahwa Prabowo memahami bagaimana menangani kritik, termasuk dengan berdialog dan merangkul berbagai pihak. Hendri bahkan menanggapi pernyataan Presiden dalam rapat nasional yang menyebut “kalau tidak suka dengan kebijakan saya, tarung di 2029” sebagai ekspresi manusiawi, bukan sikap anti-kritik. Dalam tafsirnya, pernyataan tersebut menunjukkan respons emosional yang wajar, bukan penutupan ruang dialog.
Dari perspektif budaya politik Indonesia, respons terhadap kritik sering kali menjadi indikator kedewasaan demokrasi. Seorang pemimpin yang bersedia mendengar, meski tidak selalu menyetujui, sedang memainkan peran sebagai broker of meaning—penghubung berbagai aspirasi yang berbeda. Kemampuan merangkul ini bukan sekadar retorika, melainkan seni menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman pandangan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penekanan yang menarik. Ia menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi diposisikan sebagai refleksi kepercayaan masyarakat, bukan tujuan utama pemerintahan. Menurut Prasetyo, fokus Presiden tetap pada percepatan program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pernyataan ini penting karena menunjukkan kesadaran bahwa legitimasi harus terus diperbarui melalui kerja nyata, bukan sekadar dirayakan sebagai capaian.
Dalam kerangka analisis kebijakan, ini adalah bentuk ritual accountability—bahwa pemerintah menyadari dirinya berada dalam relasi timbal balik dengan warga. Kepuasan hari ini tidak menjamin kepuasan esok hari. Ia harus dijaga melalui konsistensi tindakan.
Sikap serupa disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik tidak membuat pemerintah mengabaikan suara minoritas yang menyatakan ketidakpuasan. Menurut Dasco, sekitar dua persen publik yang tidak puas justru dipandang sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan ke depan. Dalam tradisi demokrasi deliberatif, suara kecil bukan ancaman, melainkan koreksi moral.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menambahkan bahwa isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam memperkuat kepercayaan publik. Menurutnya, ketegasan Presiden dalam menangani praktik korupsi telah ikut memperkokoh legitimasi sosial pemerintahan saat ini. Dalam masyarakat yang telah lama terpapar narasi kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kewenangan, kehadiran simbol ketegasan hukum menjadi elemen penting dalam membangun rasa keadilan kolektif. Hal ini menciptakan persepsi bahwa negara benar-benar hadir untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Kepercayaan publik yang tercermin dalam angka 79,9 persen dapat dipahami sebagai bentuk social contract yang sedang bekerja antara pemerintah dan masyarakat. Publik memberikan dukungan karena melihat arah kebijakan yang jelas, ketegasan dalam penegakan hukum, serta komitmen terhadap keterbukaan. Namun, kontrak sosial ini bersifat dinamis dan tidak dapat dianggap selesai. Ia membutuhkan kesinambungan kerja, ruang dialog yang terjaga, serta kemampuan pemerintah untuk terus merespons kritik dengan sikap terbuka dan solutif.
Dalam konteks ini, kepemimpinan matang mampu mengubah kritik menjadi energi perbaikan. Keberanian Presiden Prabowo untuk mendengar dan merangkul berbagai pandangan layak terus dirawat, proses pemerintahan pastinya akan berjalan makin sehat dan adaptif. Kritik yang dikelola dengan baik ini dapat menjadi kompas moral dan intelektual yang membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan ke depannya.
Jika seni merangkul perbedaan terus dipertahankan, dan kerja nyata tetap menjadi poros utama, maka legitimasi yang hari ini tercermin dalam angka 79,9 persen berpotensi berkembang menjadi modal sosial jangka panjang. Modal ini penting untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika politik nasional, sekaligus menjadi landasan kuat bagi transformasi bangsa menuju pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.
*) Pengamat Kebijakan Publik
