Oleh: Muhammad Reza Wibisono )*
Pemerintah Indonesia semakin menegaskan arah kebijakan energi nasional melalui dua pilar strategis yaitu transisi energi dan penguatan investasi di sektor hulu migas. Kedua pilar ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada energi, yang sekaligus memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional. Sinergi antara pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan optimalisasi sektor hulu migas diharapkan mampu membentuk sistem energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memitigasi dampak fluktuasi pasar global.
Fluktuasi harga minyak dunia yang kerap mencapai USD 100 per barel menunjukkan ketidakpastian pasokan global. Faktor geopolitik, seperti konflik di kawasan Asia Tenggara, turut memengaruhi stabilitas pasar energi. Situasi ini membuat strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan energi menjadi semakin relevan dan mendesak. Dalam konteks ini, transisi energi bukan hanya upaya diversifikasi sumber daya, tetapi juga strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terus mendorong pencapaian target lifting migas melalui pendekatan pragmatis, termasuk optimalisasi lapangan, pemanfaatan teknologi canggih seperti Enhanced Oil Recovery (EOR), reaktivasi sumur tua, serta penerapan regulasi dan insentif yang mendukung percepatan eksplorasi dan produksi. Ia meyakini bahwa swasembada energi, yang kompleks dibandingkan swasembada pangan, dapat tercapai pada 2029–2030 jika kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini juga sejalan dengan target pemerintah menaikkan produksi minyak menjadi 610.000 barel per hari pada 2026 dan produksi gas hingga 6,5 miliar kaki kubik per hari.
Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Luky Agung Yusgiantoro, menyampaikan bahwa harga minyak dunia sempat mendekati USD 100 per barel, namun tetap stabil meski dipicu oleh dinamika geopolitik seperti konflik antara Thailand dan Kamboja. Ia menekankan bahwa stabilisasi harga tersebut penting dalam merumuskan proyeksi investasi hulu migas. Luky juga menyampaikan bahwa investasi di sektor hulu migas diprediksi akan terus meningkat karena pemerintah melakukan berbagai pendekatan strategis, antara lain peningkatan produksi, adopsi teknologi baru, eksplorasi cadangan baru, reaktivasi sumur tua, serta pemanfaatan Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mendukung program Asta Cita pemerintahan saat ini.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menyampaikan bahwa laporan menunjukkan meningkatnya daya tarik investasi di sektor migas Indonesia, yang didorong oleh penemuan cadangan besar dan reformasi fiskal. Ia menekankan bahwa meskipun demikian, tantangan seperti daya saing, regulasi, birokrasi, dan kepastian hukum masih perlu ditangani secara menyeluruh. Elen juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperbaiki regulasi migas dan transisi energi, termasuk penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung pengembangan sektor yang berkelanjutan.
Pemerintah juga tengah mendorong pelaksanaan sejumlah proyek strategis di sektor hulu migas, antara lain pengembangan gas Tangguh UCC, IDD Geng North, dan Abadi Project, yang melibatkan investasi besar. Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sistem Battery Energy Storage Systems (BESS) ditargetkan mencapai 100 GW dan 320 GWh, termasuk menjangkau desa-desa di berbagai wilayah. Langkah ini menciptakan sinergi yang tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga mendukung upaya dekarbonisasi nasional, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat industri pendukung seperti manufaktur baterai dan teknologi energi terbarukan.
Penerapan transisi energi dan penguatan hulu migas juga membawa dampak positif bagi pemerataan ekonomi. Desa-desa yang sebelumnya belum terjangkau listrik kini bisa menikmati energi terbarukan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan membuka peluang usaha lokal. Sinergi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi energi nasional.
Seiring dengan dinamika global yang semakin kompleks, termasuk tekanan politik-ekonomi dan tantangan krisis iklim, kebijakan energi strategis ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Resiliensi energi menjadi fondasi ekonomi nasional yang kokoh, memungkinkan Indonesia menghadapi gejolak eksternal, menjaga stabilitas pembangunan, dan memperkuat daya saing di pasar energi global. Pendekatan ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi energi yang adil, efektif, dan berkelanjutan.
Keberhasilan inisiatif ini tidak lepas dari kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah dan BUMN. Sinergi yang solid antar instansi memungkinkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan energi secara terpadu, serta memastikan program berjalan sesuai target nasional. Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta melalui insentif fiskal dan kemudahan regulasi, memperkuat ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan pijakan kebijakan yang kuat dan dukungan investasi yang signifikan, pemerintah semakin mendekati tercapainya visi swasembada energi pada 2029-2030 sebuah target yang realistis dan terukur, bukan sekadar ambisi semata. Pendekatan transisi energi yang adil, penguatan investasi di sektor hulu migas, serta komitmen terhadap pengembangan energi baru terbarukan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada kedaulatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, strategi ini menunjukkan visi Indonesia yang mandiri, tangguh, dan progresif dalam mengelola energi secara berkelanjutan.
)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
[edRW]
