Oleh : Lita Razak )*

Gelombang demonstrasi yang sempat memanas di sejumlah daerah beberapa waktu lalu telah menimbulkan perhatian serius dari negara. Aksi yang pada mulanya berlangsung damai, di sejumlah titik berubah menjadi tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dalam menghadapi situasi tersebut, TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan nasional sekaligus memastikan jalannya proses demokrasi tetap berada dalam koridor hukum tanpa harus mengorbankan stabilitas sosial.

Komitmen tersebut diperlihatkan melalui langkah nyata berupa patroli gabungan berskala besar serta kegiatan sosialisasi di tengah masyarakat. Kehadiran aparat keamanan dijalankan bukan sekadar simbolik, melainkan sebagai wujud hadirnya negara dalam memberikan rasa aman. Telah disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, bahwa aparat berkonsentrasi penuh menjalankan perintah Presiden untuk memastikan stabilitas nasional pascaaksi anarkis. Penegasan juga diberikan bahwa pemulihan keamanan ditempatkan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, masyarakat diyakinkan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap keresahan yang muncul.

Penanganan situasi oleh Polri ditegaskan tidak dilakukan secara sepihak. Sebuah strategi menyeluruh dijalankan, meliputi langkah preventif, preemtif, persuasif, hingga penindakan hukum yang terukur. Disebutkan pula bahwa penindakan terhadap pelaku anarkis akan dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku, sehingga rasa adil di tengah masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau agar bijak menyikapi arus informasi, khususnya yang tersebar melalui media sosial dan pesan berantai. Telah diingatkan agar publik mengedepankan klarifikasi sebelum mempercayai kabar yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Instruksi penguatan operasi keamanan juga telah ditegaskan oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Berdasarkan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, patroli gabungan TNI-Polri digelar hingga tingkat RT/RW. Tujuan utamanya adalah memastikan rasa aman masyarakat sekaligus mencegah potensi kerusuhan maupun penjarahan. Penegasan diberikan bahwa tidak ada ruang bagi anarkisme maupun vandalisme. Kehadiran aparat di lapangan dijalankan semata-mata untuk melindungi setiap jiwa, harta benda, serta fasilitas publik. Aparat disebutkan tetap mengedepankan profesionalitas, prosedur hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Meski penegakan hukum diperketat, Polri juga menegaskan keterbukaan terhadap kritik konstruktif dari masyarakat. Kritik yang bersifat membangun dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi agar semakin modern dan humanis. Namun demikian, masyarakat diminta tetap menjaga kondusivitas dengan menyalurkan aspirasi secara damai. Aparat bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda disebutkan terus berkolaborasi agar situasi kondusif dapat terjaga. Masyarakat diposisikan sebagai mata dan telinga aparat di lapangan.

Tokoh adat Tanah Luwu, Andi Suryadi, juga menyampaikan pandangannya terkait dinamika yang terjadi. Dalam keterangannya, telah ditegaskan bahwa segala bentuk aksi anarkis ditolak karena hanya akan merugikan masyarakat luas. Disebutkan bahwa unjuk rasa seharusnya dilakukan dengan damai tanpa menimbulkan kerusakan ataupun keresahan. Ia menyerukan agar masyarakat bersama-sama mendukung penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan tindakan anarkis, khususnya pada fasilitas umum dan kantor pemerintahan yang semestinya dijaga bersama. Lebih lanjut, apresiasi diberikan kepada jajaran kepolisian yang dinilai telah bekerja maksimal menjaga keamanan di tengah massa besar.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus lalu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online. Sayangnya, sejumlah fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat ikut menjadi sasaran pengerusakan. Tindakan tersebut menuai kecaman luas, baik dari tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun organisasi kemasyarakatan. Dorongan agar aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan provokasi maupun aksi anarkis terus disuarakan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa anarkisme tidak bisa dibenarkan dalam proses demokrasi.

Sejumlah pengamat juga menilai bahwa langkah kolaboratif TNI-Polri dan masyarakat menjadi refleksi nyata bahwa demokrasi Indonesia tengah berproses menuju kedewasaan. Hak menyampaikan pendapat memang dijamin oleh konstitusi, namun penyampaian aspirasi yang berujung pada kekerasan dan perusakan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam konteks ini, demokrasi dipahami bukan hanya soal kebebasan, melainkan juga soal tanggung jawab bersama menjaga persatuan dan keselamatan publik.

Pemerintah melalui aparat keamanan menegaskan optimisme bahwa dengan sinergi TNI-Polri dan masyarakat, stabilitas dapat segera pulih. Kehadiran aparat ditegaskan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan untuk melindungi rakyat dari potensi provokasi maupun ancaman yang bisa merusak tatanan sosial. Partisipasi aktif masyarakat melalui jalur damai dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan. Diharapkan pula keterlibatan tokoh agama, pemuda, serta organisasi kemasyarakatan terus diperkuat sebagai modal sosial menjaga ketertiban.

Masyarakat pun diimbau agar tetap kritis namun rasional dalam menyampaikan aspirasi. Jalur hukum dan mekanisme konstitusional disebutkan sebagai ruang yang sah untuk menyuarakan pendapat. Aparat keamanan mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia dibangun melalui partisipasi damai, bukan melalui ajakan anarkis yang justru merugikan rakyat sendiri. Sinergi antara TNI-Polri dan masyarakat dipandang sebagai benteng terakhir dalam merawat persatuan bangsa. Dengan langkah-langkah yang telah dijalankan, diyakini bahwa demokrasi Indonesia dapat diwujudkan secara bermartabat, tanpa anarkisme.

)* Penulis adalah seorang Pengamat Sosial