Jakarta – Jelang rencana aksi demo buruh pada Kamis, 28 Agustus 2025, sejumlah elemen masyarakat dan pejabat publik menyerukan penolakan terhadap ajakan turun ke jalan. Mereka mengingatkan, aksi tersebut berpotensi ditunggangi kelompok tertentu dan bisa berubah menjadi anarkis, padahal pemerintah telah membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menegaskan organisasinya tidak akan ikut serta dalam aksi tersebut. “Tiga juta keluarga besar buruh di bawah organisasi KSPSI tidak bakal ikut aksi demo,” kata Jumhur di Jakarta. Ia menjelaskan, KSPSI bersama sekitar 100 federasi dan konfederasi buruh telah menyiapkan draf usulan yang akan didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.
Menurut Jumhur, jalur komunikasi formal jauh lebih efektif ketimbang turun ke jalan. “Kami ingin memastikan aspirasi buruh sampai dengan cara yang tepat, bukan dengan aksi yang bisa berpotensi menimbulkan kericuhan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan yang berpotensi menimbulkan instabilitas. “Aspirasi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan itu harus dijalankan sesuai aturan.
Dasco menambahkan, penyampaian aspirasi dengan tertib akan lebih efektif ketimbang aksi jalanan yang berisiko disusupi kepentingan politik. “Substansi pesan bisa hilang kalau cara penyampaiannya salah. Lebih baik kita utamakan dialog dan keterbukaan yang sudah difasilitasi pemerintah maupun DPR,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas. “Silakan menyampaikan pendapat, tapi mari kita lakukan dengan cara tertib dan sesuai aturan hukum. Jangan lupa tetap patuhi aturan yang berlaku,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap provokator yang ingin menunggangi aksi. “Kita tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk membuat kerusuhan. Jangan sampai fasilitas umum, seperti pagar kawat DPR atau separator busway, kembali dirusak,” tambahnya.
Seruan bersama ini menunjukkan bahwa pemerintah, DPR, dan aparat keamanan membuka ruang dialog luas bagi masyarakat. Karena itu, ajakan demo 28 Agustus dinilai tidak perlu diikuti, demi menjaga ketertiban umum dan mencegah adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi.
