Oleh: Fajar Dwi Santoso
Jangan sampai publik terjebak ke dalam ajakan demonstrasi dan adanya upaya provokasi dari segelintir kelompok yang tidak bertanggung jawab terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Beragam elemen masyarakat melihat dengan sangat jelas bahwa memang ada semacam upaya provokasi, yang mana hal tersebut sebagai langkah yang dapat menggoyahkan ketertiban umum serta menciptakan gesekan horizontal yang justru akan semakin merugikan khalayak luas.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 pada 10 November 2025 dinilai sudah sah secara hukum, serta wajar dalam konteks sejarah, dan telah relevan dengan kontribusi Presiden RI ke-2 tersebut selama ini dalam perjalanan pembangunan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pihak untuk dapat secara tegas menolak jika terdapat ajakan melakukan aksi jalanan dan demonstrasi serta segala bentuk provokasi yang muncul, karena hal tersebut sebagai upaya untuk terus menjaga keharmonisan sosial, bukan sebagai bentuk pembungkaman pendapat sebagaimana isu narasi yang diframing sedemikian rupa belakangan ini.
Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan menegaskan bahwa penganugerahan gelar tersebut telah melewati proses kajian panjang serta penilaian objektif dari lembaga resmi negara.
Polemik yang muncul after keputusan tersebut dipandang sebagai dinamika yang lumrah dalam negara demokratis. Perbedaan pendapat memang menjadi bagian dari ruang publik, namun pengelolaannya membutuhkan kedewasaan agar tidak merusak fondasi persatuan nasional. Dorongan agar publik tetap tenang dan berpikir jernih muncul sebagai usaha menghadirkan ketertiban yang memungkinkan aspirasi tetap tersalurkan secara konstruktif.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, memberikan tekanan kuat pada risiko penunggang gelap yang mungkin memanfaatkan momentum penolakan tersebut. Ia menyoroti bahwa aksi demonstrasi rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak pernah sungguh-sungguh memperjuangkan substansi persoalan, melainkan hanya ingin menciptakan kegaduhan politik.
Sorotannya terhadap nilai-nilai ketimuran menegaskan bahwa ruang publik Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan penyampaian pendapat yang beradab. Karena itu, ia menilai masyarakat perlu lebih berhati-hati agar tidak terdorong mengikuti aksi yang justru mengancam jalinan persaudaraan dan kedamaian sosial.
Ia juga memandang proses penetapan gelar pahlawan nasional tersebut telah dijalankan dengan mekanisme resmi dan kajian mendalam oleh lembaga berwenang. Penilaian itu membuatnya menegaskan kembali bahwa publik lebih baik menyalurkan pendapat melalui cara-cara konstitusional yang memberikan ruang bagi argumentasi rasional, bukan melalui kerumunan yang rentan ditunggangi kepentingan destruktif.
Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma’ruf Amin, memandang pentingnya menjaga ketenangan kolektif demi meredam risiko eskalasi di lapangan. Ia mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terbawa arus provokasi yang justru memperlebar ketegangan sosial.
Dalam pandangannya, penyelesaian polemik semestinya ditempuh dengan kepala dingin dan mempercayakan mekanisme hukum yang telah disediakan negara. Ia menilai pengendalian situasi melalui langkah cepat pemerintah sangat krusial agar perkembangan di lapangan tetap terkendali tanpa membuka ruang bagi tindakan anarkis.
Dorongan Ma’ruf Amin agar aparatur penegak hukum menjaga transparansi juga menjadi penegasan bahwa jalur konstitusional adalah arena yang memberikan kepastian. Pendekatan itu menghilangkan ruang bagi keraguan publik sekaligus mengokohkan legitimasi keputusan negara. Dalam kerangka tersebut, demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekisruhan dianggap tidak memberi manfaat apa pun bagi masyarakat luas.
Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi, menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama. Ia memandang aksi demonstrasi yang berpotensi merusak fasilitas umum dan menghambat aktivitas masyarakat sebagai tindakan yang tidak lagi berada dalam konteks penyampaian aspirasi.
Ketika aktivitas di ruang publik telah menimbulkan keresahan dan merugikan kepentingan banyak pihak, ia menilai aksi tersebut perlu dihentikan demi kebaikan bersama. Pendapat tersebut memperjelas pentingnya memisahkan antara penyampaian pendapat secara sehat dengan tindakan yang justru membebani masyarakat luas.
Dalam pandangan banyak elemen masyarakat lintas sektor, gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto merupakan bentuk penghargaan negara atas jejak pengabdian panjang yang telah memengaruhi arah pembangunan nasional.
Banyak yang menilai Soeharto telah memberikan fondasi stabilitas ekonomi dan politik dalam periode yang menentukan bagi perjalanan Indonesia. Karena itu, ajakan untuk menolak gelar tersebut melalui demonstrasi jalanan dianggap tidak relevan dengan kenyataan historis maupun proses hukum yang telah dilalui.
Pemerintah bersama berbagai komponen masyarakat melihat partisipasi publik dalam menjaga kondusivitas nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai perjuangan para pahlawan. Ruang publik yang damai memberikan kesempatan bagi perbedaan pandangan untuk berkembang tanpa mengganggu keteraturan sosial.
Dorongan untuk menolak provokasi tidak dimaksudkan untuk menutup ruang diskusi, melainkan untuk memastikan bahwa perdebatan mengenai gelar pahlawan berlangsung dalam koridor yang sehat dan bermartabat.
Masyarakat dari berbagai latar belakang didorong untuk tetap waspada, kritis, namun tidak larut dalam agitasi yang tidak bertanggung jawab. Mengutamakan persaudaraan, menjaga stabilitas, dan memastikan ketenteraman publik menjadi sikap penting agar perbedaan visi tidak bergeser menjadi bibit konflik. Dalam konteks tersebut, menolak provokasi demonstrasi menjadi pilihan rasional untuk menjaga kebersamaan dan keutuhan bangsa. (*)
Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya
