Oleh: Bima Saputra
Gelombang demonstrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, di era digital, dinamika demonstrasi tidak lagi hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang siber. Arus informasi yang bergerak sangat cepat sering kali menjadi pemicu terbentuknya opini publik sebelum fakta dapat diverifikasi secara utuh. Dalam situasi seperti ini, provokasi, hoaks, dan disinformasi berpotensi memperbesar ketegangan apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital yang memadai.
Karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun masyarakat yang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Keluarga bukan hanya berperan sebagai tempat pendidikan karakter, tetapi juga menjadi ruang pertama bagi setiap individu untuk belajar menyaring informasi, berpikir kritis, serta memahami perbedaan pendapat secara dewasa.
Pesan tersebut sejalan dengan ajakan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam mendampingi serta mengawasi anak di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, keluarga yang tangguh menjadi benteng utama dalam menjaga masa depan generasi muda sekaligus membentuk karakter yang kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.
Pandangan tersebut semakin relevan ketika ruang digital dipenuhi berbagai narasi yang berpotensi memengaruhi cara masyarakat memandang suatu peristiwa, termasuk demonstrasi. Tidak sedikit informasi yang beredar hanya menampilkan potongan video, foto tanpa konteks, maupun narasi emosional yang sengaja dirancang untuk memancing kemarahan publik. Jika dikonsumsi tanpa sikap kritis, informasi semacam itu dapat membentuk persepsi yang keliru dan memperbesar polarisasi sosial.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menghadapi derasnya informasi selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Ia menilai masyarakat perlu menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengandung unsur kekerasan, serta tidak ikut menyebarluaskan konten yang dapat memperkeruh situasi. Sikap tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang digital tetap sehat.
Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah fenomena ilusi algoritma media sosial. Algoritma cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi, interaksi, maupun emosi pengguna. Akibatnya, seseorang dapat merasa bahwa seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama seperti yang muncul di linimasanya. Padahal, kenyataan di lapangan belum tentu demikian. Persepsi yang terbentuk dari ruang digital sering kali hanya merupakan gambaran yang dipersempit oleh mekanisme algoritma.
Fenomena tersebut menjadikan literasi digital sebagai kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan pendidikan formal. Masyarakat perlu memahami bahwa banyak konten viral sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi karena informasi yang memancing kemarahan umumnya lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang bersifat faktual. Tanpa kemampuan memverifikasi informasi, masyarakat berpotensi menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks maupun provokasi.
Di sinilah keluarga memegang peranan yang sangat penting. Orang tua tidak lagi cukup hanya mengawasi aktivitas anak di dunia nyata, tetapi juga perlu mendampingi mereka ketika berinteraksi di ruang digital. Diskusi sederhana mengenai cara memeriksa sumber informasi, membandingkan pemberitaan dari berbagai media yang kredibel, hingga memahami konteks suatu peristiwa dapat menjadi bekal yang sangat berharga. Ketahanan keluarga pada akhirnya bukan hanya melahirkan generasi yang sehat secara fisik, tetapi juga matang secara intelektual dan emosional.
Penguatan keluarga juga menjadi bagian penting dalam memanfaatkan bonus demografi yang sedang dimiliki Indonesia. Sebagaimana disampaikan Gubernur Zainal, momentum meningkatnya jumlah penduduk usia produktif harus diiringi dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tanpa karakter yang kuat, kemampuan berpikir kritis, serta ketahanan mental, bonus demografi justru dapat berubah menjadi tantangan sosial yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan.
Di sisi lain, menjaga demokrasi tidak berarti membatasi ruang kritik. Pemerintah telah menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, penyampaian pendapat akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, bertanggung jawab, serta tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum. Kritik yang disampaikan secara tertib justru memiliki peluang lebih besar untuk didengar dan menghasilkan dialog yang konstruktif.
Hal yang sama berlaku di ruang digital. Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, dan tidak dipotong dari konteks aslinya. Kebiasaan sederhana seperti memeriksa fakta sebelum membagikan informasi, membaca berita secara utuh, serta tidak mudah terpancing oleh judul provokatif merupakan bentuk nyata literasi digital yang dapat mencegah meluasnya konflik.
Pada akhirnya, ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas masyarakat dalam menghadapi arus informasi. Keluarga yang kuat akan melahirkan individu yang bijak menggunakan teknologi, sementara masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu menjaga demokrasi tetap sehat. Di tengah berbagai dinamika demonstrasi dan derasnya informasi di media sosial, kewaspadaan terhadap provokasi menjadi tanggung jawab bersama agar aspirasi dapat tersampaikan secara damai, demokrasi tetap terjaga, dan persatuan bangsa tidak mudah terpecah oleh informasi yang menyesatkan.
*) Jurnalis dan Pengamat Isu Digital
