Oleh : Fadlan Ardiansyah )*
Persaingan global saat ini semakin ditentukan oleh penguasaan data, kecerdasan buatan, serta infrastruktur digital yang menopang seluruh aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, kedaulatan digital menjadi isu strategis yang tidak lagi dapat dipisahkan dari agenda besar pembangunan nasional. Indonesia menghadapi momentum penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menjadi proses adopsi teknologi, tetapi juga penguatan kemandirian bangsa di ruang siber.
Pemerintah dinilai telah menempatkan digitalisasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan jangka panjang, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik berbasis teknologi. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan bahwa digitalisasi harus dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan bangsa, bukan sekadar modernisasi layanan publik. Ia menilai kemampuan negara dalam mengelola data dan teknologi akan menentukan posisi Indonesia dalam tatanan global baru.
Dalam pandangan tersebut, transformasi digital tidak lagi dapat dipersempit pada peningkatan akses internet atau penggunaan aplikasi semata. Lebih jauh, hal ini menyangkut kemampuan negara mengendalikan ekosistem data, algoritma, dan sistem komputasi yang menjadi tulang punggung ekonomi digital. Azis Subekti juga menilai bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa populasi digital yang masif dan potensi ekonomi yang terus berkembang, sehingga perlu dikelola dalam kerangka kedaulatan digital yang kuat.
Perubahan lanskap global dari ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis data menuntut strategi nasional yang lebih komprehensif. Penguasaan infrastruktur digital seperti kabel bawah laut, pusat data, serta jaringan satelit menjadi faktor penentu daya saing. Dalam konteks ini, penguatan fondasi digital nasional menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga aktor utama dalam ekosistem digital global.
Pendekatan kedaulatan digital juga menekankan pentingnya tiga fondasi utama yang saling terhubung. Fondasi pertama adalah penguatan infrastruktur digital nasional, termasuk keamanan jaringan dan diversifikasi konektivitas internasional. Fondasi kedua mencakup pengembangan ekonomi digital berbasis inovasi, seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, serta keamanan siber. Fondasi ketiga adalah penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi digital dan ketahanan informasi.
Dalam implementasinya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif semakin diperkuat dalam menjaga ketahanan siber nasional. Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro menegaskan bahwa literasi keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas.
Pemerintah daerah juga mengambil peran penting dalam memperkuat ekosistem digital yang aman dan inklusif. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi menilai bahwa ancaman siber saat ini tidak hanya menyasar sistem teknologi, tetapi juga psikologi masyarakat melalui rekayasa sosial dan disinformasi. Hal ini memperkuat urgensi perlindungan ruang digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dari sisi sektor keuangan, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK Daniel Apriandi menyoroti bahwa rendahnya literasi digital masih menjadi celah utama dalam kejahatan siber. Ia menilai bahwa kelompok usia produktif menjadi target utama penipuan digital yang semakin canggih dengan dukungan kecerdasan buatan, termasuk teknologi deep fake yang mampu mereplikasi identitas manusia secara meyakinkan.
Sementara itu, dari industri teknologi, Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI yang juga Public Policy & Government Relations Manager PINTU Deny Giovanno menekankan pentingnya edukasi publik mengenai teknologi blockchain dan aset digital. Ia menilai bahwa peningkatan literasi merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen di era digital, terutama untuk menghadapi berbagai modus penipuan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.
Di sektor media, perkembangan kecerdasan buatan juga membawa perubahan signifikan dalam proses produksi informasi. Praktisi media Anggi Oktarinda menilai bahwa AI telah digunakan dalam berbagai tahapan jurnalistik, mulai dari riset hingga distribusi konten. Namun ia juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus tetap berada dalam koridor etika jurnalistik agar tidak mengurangi kualitas dan integritas informasi publik.
Keseluruhan dinamika tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan digital Indonesia tidak hanya bertumpu pada aspek teknologi, tetapi juga pada sinergi kebijakan, regulasi, serta kesiapan masyarakat. Pemerintah dinilai telah berada pada jalur yang tepat dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berdaulat di tengah arus besar transformasi global berbasis kecerdasan buatan.
Dengan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan digital yang mandiri. Dalam era kecerdasan buatan, kedaulatan digital bukan hanya pilihan strategis, tetapi kebutuhan fundamental untuk memastikan masa depan bangsa yang berdaya saing dan berdaulat di ruang digital global.
)* Penulis merupakan Pemerhati Ekosistem Digital dan Kecerdasan Buatan
