Jatimdaily.com – Penguatan resiliensi media dinilai menjadi salah satu kunci menghadapi maraknya disinformasi, konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga penyebaran hoaks di ruang digital.
Hal tersebut disampaikan Akademisi sekaligus Dosen STMIK PPKIA Tarakanita Muhammad, S.Kom., M.Kom. dalam dialog interaktif bertajuk “Resiliensi Media untuk Pertahanan Semesta” di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (21/7/2026).
Muhammad menilai perkembangan teknologi seperti deepfake dan algoritma media sosial telah mengubah lanskap penyebaran informasi. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah menjadi korban maupun penyebar informasi yang belum terverifikasi.
“Ancaman manipulasi ini menuntut masyarakat untuk memiliki kekebalan kognitif atau cognitive security. Benteng utama untuk menahan laju misinformasi adalah dengan membangun ‘Kesalehan Digital’, yakni etika dan keadaban di ruang siber,” tegas Muhammad.
Ia menjelaskan, membangun ketahanan informasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi fondasi utama untuk menciptakan ruang digital yang sehat.
“Jika kita tidak yakin akan kebenaran sebuah informasi, cukup dibaca saja, jangan didistribusikan,” imbuh Muhammad.
Lebih lanjut, Muhammad menilai penguatan resiliensi media harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi anak menggunakan perangkat digital agar tidak mudah terpengaruh hoaks, provokasi, maupun konten manipulatif yang beredar di media sosial.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Iskandar. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat ekosistem digital melalui berbagai langkah, termasuk patroli siber yang memantau penyebaran narasi provokatif di ruang digital.
“Masyarakat harus bertransformasi. Kita tidak boleh lagi menjadi konsumen informasi yang pasif, melainkan harus menjadi agen proaktif yang menjaga kedaulatan ruang siber nasional,” kata Iskandar.
Selain memperkuat pengawasan di ruang siber, pemerintah daerah juga terus memperluas pemerataan akses internet hingga ke wilayah pelosok. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengakses informasi resmi pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya.
“Kami mengajak seluruh warga untuk menjadikan prinsip ‘Saring Sebelum Sharing’ sebagai standar mutlak dan gaya hidup digital sehari-hari,” pungkasnya.
