Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah mendapat dukungan dari kalangan akademisi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Akademisi Universitas Bung Karno, Faisal Chaniago, menilai konsep KDMP sejalan dengan cita-cita pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat di tingkat desa dan daerah.
Menurut Faisal, program tersebut dirancang untuk membuka ruang baru bagi perekonomian rakyat sekaligus mempercepat perputaran ekonomi di sektor-sektor produktif yang selama ini menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam akses pasar dan distribusi hasil produksi.
“Kalau dari hakikat program, konsep Koperasi Merah Putih itu sangat bagus sekali. Tujuannya untuk mendorong perekonomian rakyat dari tingkat akar rumput atau grassroots. Harapan utamanya adalah menjadi ruang baru bagi perekonomian rakyat, termasuk di daerah-daerah dan desa,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran KDMP berpotensi menjadi penghubung utama dalam rantai pasok ekonomi desa. Koperasi tidak hanya berfungsi menampung hasil panen petani dan tangkapan nelayan, tetapi juga menyediakan kebutuhan produksi seperti pupuk, sarana pertanian, hingga dukungan bagi pelaku UMKM desa.
Menurutnya, selama ini salah satu persoalan mendasar yang dihadapi petani dan nelayan adalah terbatasnya akses pasar. Akibatnya, mereka sering bergantung pada perantara yang mengambil margin besar dari hasil produksi masyarakat.
“Koperasi Merah Putih bisa menjadi pembuka pasar bagi petani dan nelayan. Kehadirannya dapat memangkas mata rantai distribusi yang panjang sehingga nilai ekonomi yang diterima masyarakat menjadi lebih optimal,” katanya.
Faisal menilai program ini memiliki potensi menjadi gerakan ekonomi baru berbasis kerakyatan apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Bahkan, KDMP dapat menjadi alternatif model ekonomi yang memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi dominasi sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada modal besar.
Meski demikian, ia mengingatkan agar implementasi KDMP tidak dilakukan dengan pendekatan seragam di seluruh daerah. Menurutnya, karakteristik ekonomi masyarakat pesisir, pertanian, maupun ekonomi kreatif memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan desain koperasi yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing.
“Pemerintah harus melakukan pemetaan yang baik. Koperasi Merah Putih di daerah nelayan tentu berbeda dengan daerah pertanian atau kawasan ekonomi kreatif. Tidak bisa diseragamkan karena kebutuhan dan problematikanya berbeda,” jelasnya.
Selain itu, Faisal menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program. Ia mendorong keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga pengawas untuk memastikan KDMP berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.
“Koperasi Merah Putih harus tetap berjalan. Konsepnya sangat baik untuk membantu ekonomi rakyat. Tantangan yang muncul adalah bagian dari dinamika pembangunan, tetapi program ini harus terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Faisal.
Dengan konsep yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, KDMP dinilai berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
