Oleh: Alexandro Demitrius*)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas manfaat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kombinasi disiplin fiskal, efisiensi belanja, serta optimalisasi penerimaan negara, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menjelang akhir 2026, pemerintah memperkirakan belanja negara pada kuartal IV mencapai sekitar Rp1.300 triliun, meningkat dibandingkan Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan besarnya peran APBN dalam menjaga aktivitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Dengan perencanaan yang terukur, belanja negara diharapkan mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan publik.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga 30 September 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu anggaran. Defisit APBN berada pada angka Rp319 triliun, setara 1,24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah memproyeksikan defisit hingga akhir tahun sekitar 2,85 persen PDB, tetap di bawah batas 3 persen.
Angka tersebut menjadi gambaran penting mengenai pelaksanaan kebijakan fiskal sepanjang tahun. Pemerintah memiliki ruang untuk melanjutkan belanja prioritas dengan tetap menjaga batas defisit yang ditetapkan. Pengelolaan yang terukur juga memberikan landasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan ekonomi global, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat dan kesinambungan pembangunan nasional.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menempatkan APBN sebagai instrumen yang harus adaptif menghadapi dinamika ekonomi internasional, sekaligus menjaga kredibilitas fiskal. Ketahanan ekonomi nasional menjadi modal penting untuk menghadapi perubahan geopolitik, volatilitas pasar, dan berbagai tantangan perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen menunjukkan momentum ekonomi yang dapat terus diperkuat melalui kebijakan yang konsisten dan terarah.
Dalam konteks tersebut, percepatan belanja pada kuartal IV diarahkan untuk menjaga kegiatan ekonomi, mendukung layanan publik, dan memperkuat perlindungan sosial. Belanja pemerintah dapat mendorong perputaran uang di masyarakat melalui pengadaan barang dan jasa, pembayaran kegiatan pembangunan, serta penyaluran bantuan yang mendukung konsumsi rumah tangga. Dengan pelaksanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, APBN berpotensi memberikan dorongan tambahan bagi pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat di berbagai daerah.
Suahasil juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak identik dengan pengurangan program. Efisiensi merupakan upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan agar target pembangunan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memberikan manfaat lebih besar, memperbaiki pelaksanaan program, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan uang negara.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perbaikan tata kelola dan efisiensi operasional diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan manfaatnya diterima oleh kelompok sasaran. Program ini juga berpotensi mendukung rantai ekonomi lokal melalui kebutuhan bahan pangan, distribusi, dan keterlibatan pemasok dalam negeri. Dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai, pelaksanaan program dapat terus disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Selain itu, penyaluran bantuan pangan pada kuartal IV diharapkan membantu menjaga konsumsi rumah tangga. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya beli, terutama ketika masyarakat menghadapi perubahan harga kebutuhan pokok. Belanja sosial yang terarah dapat membantu menjaga stabilitas konsumsi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal agar program prioritas pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan. Keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan pembiayaan diperlukan untuk mempertahankan kemampuan negara dalam merespons perubahan ekonomi. Keberhasilan APBN juga tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi perlu dilihat dari kualitas keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, penguatan kualitas belanja menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Anggaran pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar perlu dikelola secara efektif agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat sehingga program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pada sisi penerimaan, pemerintah dapat terus memperkuat perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan perbaikan tata kelola. Optimalisasi penerimaan yang berkelanjutan akan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendukung ruang fiskal yang lebih sehat. Transparansi dalam penyampaian prioritas anggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pada akhirnya, APBN yang kuat bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah mengubah sumber daya fiskal menjadi manfaat pembangunan. Pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran, keberlanjutan program prioritas, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Melalui efisiensi yang berorientasi pada hasil, pengawasan yang konsisten, serta penerimaan negara yang semakin optimal, APBN diharapkan terus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan daya beli, dan pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
