Jakarta Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menghadapi meningkatnya ancaman penipuan digital (online scam) yang semakin kompleks dan berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang. Kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia yang digelar di Jakarta. Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, bank sentral, lembaga jasa keuangan, serta mitra internasional untuk memperkuat kerja sama menghadapi kejahatan digital lintas negara.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan karakter kejahatan digital telah berubah sehingga membutuhkan respons yang lebih terintegrasi.
“Online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Penipuan digital kini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang, sehingga pencegahannya membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan,” ujar Dicky.
Menurutnya, pesatnya perkembangan ekosistem keuangan digital memang mendorong inklusi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan melalui berbagai modus seperti investasi palsu, phishing, social engineering, account takeover, job scam, e-commerce fraud, hingga penyalahgunaan rekening penampung (money mule).
Dicky menambahkan, kecepatan perpindahan dana dalam sistem keuangan digital menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum.
“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan sinergi antara OJK, Satgas PASTI, sektor perbankan, perusahaan fintech, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya guna mempercepat pertukaran informasi, memperkuat intelijen keuangan, serta meningkatkan efektivitas pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, kata sandi, dan kode OTP, tidak mudah tergiur investasi ilegal, serta selalu memastikan legalitas pelaku usaha jasa keuangan melalui kanal resmi OJK. Langkah preventif tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus membangun ekosistem keuangan digital yang aman, sehat, dan terpercaya.
