Oleh: Adnan Ramdani )*
Program Dapur Komunitas Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inovasi sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha kecil, serta masyarakat, dapur komunitas ini menjadi wadah pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang konkret. Program ini menjadi contoh nyata bahwa kebijakan sosial dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM pangan lokal.
Dapur Komunitas MBG hadir sebagai solusi inovatif di tengah tantangan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Selama ini, isu gizi sering dianggap semata urusan kesehatan, padahal sejatinya juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan sosial. Dengan menghadirkan dapur komunitas di berbagai daerah, pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan makanan sehat bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi produk-produk lokal seperti sayur-mayur, beras, telur, ikan, dan bahan pangan lainnya yang dihasilkan oleh UMKM maupun petani kecil.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto mengatakan program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, program ini tidak hanya menyalurkan makanan bergizi, tetapi juga melibatkan UMKM, petani, dan pelaku usaha lokal untuk menggerakkan roda ekonomi daerah.
Banyak pengelola dapur berasal dari kelompok ibu rumah tangga, pelaku usaha rumahan, atau komunitas sosial yang telah lama berperan dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masing-masing. Dengan adanya program MBG, mereka kini memiliki kesempatan untuk mengelola usaha kuliner bergizi dengan dukungan pelatihan, pendampingan, serta akses bahan baku yang lebih baik. Dalam konteks ini, dapur komunitas bukan sekadar tempat memasak, melainkan ruang pemberdayaan ekonomi berbasis solidaritas sosial. Mereka belajar tentang manajemen produksi, pengelolaan keuangan, hingga pengendalian mutu makanan, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput.
Dari sisi ekonomi, keterlibatan UMKM pangan lokal dalam program MBG menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan. Ketika bahan baku makanan bergizi dipasok dari petani dan produsen lokal, permintaan terhadap hasil bumi meningkat. Hal ini memacu produktivitas pertanian, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, dengan adanya standar gizi yang diterapkan dalam program MBG, para pelaku UMKM terdorong untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai dengan kriteria pangan sehat dan aman. Proses ini secara tidak langsung mendorong transformasi sektor UMKM pangan menuju praktik usaha yang lebih profesional dan berdaya saing.
Pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan program ini. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Dapur MBG dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pertanian bersinergi dalam membangun rantai pasok pangan bergizi dari hulu ke hilir. Bahkan, pemerintah daerah didorong untuk aktif memetakan potensi bahan pangan unggulan di wilayahnya masing-masing agar dapat menjadi bagian dari jaringan dapur komunitas. Dengan demikian, setiap daerah memiliki dapur komunitas yang mengedepankan kearifan lokal, baik dari segi bahan pangan maupun cita rasa masakan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan, Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, melainkan juga terkait pertumbuhan ekonomi rakyat. Program MBG dicanangkan dapat mengembangkan ekosistem ekonomi baru, termasuk pemanfaatan minyak jelantah untuk dijual kembali sehingga menambah pendapatan masyarakat.
Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Asupan gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun, keberhasilan dalam membangun SDM unggul tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, melainkan juga pada terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan memberdayakan.
Lebih jauh, konsep dapur komunitas juga menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Di banyak daerah, masyarakat bergandengan tangan membantu proses pengolahan dan distribusi makanan, sementara pelaku UMKM menyediakan bahan pangan dari hasil produksi lokal. Sinergi ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pemerintah dan memperkuat jejaring sosial antarwarga. Dengan cara ini, dapur komunitas tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, melainkan sebagai gerakan bersama untuk membangun kemandirian pangan nasional.
Ke depan, program ini diharapkan terus berkembang menjadi ekosistem ekonomi sosial yang semakin inklusif. Pemerintah dapat memperluas kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat kapasitas produksi dan inovasi menu bergizi. Sementara itu, digitalisasi proses distribusi dan pemantauan gizi dapat menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program di seluruh wilayah Indonesia.
Pada akhirnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang harapan. Harapan bahwa setiap piring nasi yang disajikan membawa kesejahteraan bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat penerima manfaat. Harapan bahwa setiap dapur komunitas menjadi simbol kemandirian bangsa dalam mengelola sumber daya sendiri. Dan harapan bahwa Indonesia dapat tumbuh sebagai negara yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga sehat, berkeadilan, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
)* Pengamat ekonomi
