Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi lanjutan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan di daerah, penyempurnaan tata kelola program, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat program tetap dirasakan secara optimal oleh para penerima.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana efisiensi tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, saat membahas perkembangan pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, penghematan anggaran yang sedang dipersiapkan bernilai cukup besar, meski rinciannya akan diumumkan langsung oleh BGN.
“Saya baru saja menerima laporan dari Kepala BGN mengenai rencana penghematan lanjutan dalam program tersebut. Nilainya saya lihat cukup besar, tetapi nanti penjelasan resminya akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN,” ujar Purbaya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai tantangan pelaksanaan program, terutama terkait pengawasan di daerah. Untuk menjawab persoalan itu, Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan jaringan kantornya di seluruh Indonesia guna memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus mengawasi penggunaan anggaran.
“Saya menyampaikan bahwa pengawasan di daerah dapat dibantu oleh jajaran Kementerian Keuangan. Petugas kami di berbagai wilayah nantinya akan melakukan pemantauan terhadap operasional SPPG secara rutin. Dengan begitu, kami memiliki instrumen untuk mengawasi sekaligus memastikan pengelolaan anggarannya tetap terkendali, dan usulan itu mendapat persetujuan,” katanya.
Purbaya menegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kualitas maupun porsi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Pemerintah justru akan memperkuat kualitas layanan melalui penambahan tenaga ahli gizi.
“Tidak ada perubahan terhadap kualitas maupun porsinya. Yang paling penting, makanan yang diberikan tetap memenuhi standar gizi. Selain itu, kualitas sumber daya manusianya akan diperkuat, termasuk dengan merekrut lebih banyak tenaga ahli gizi agar pelaksanaan program semakin optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan BGN dan diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema tersebut berpotensi menghasilkan penghematan yang signifikan.
“Setelah mencermati empat skema efisiensi yang dipaparkan BGN, saya menilai langkah tersebut berpotensi memberikan penghematan anggaran yang sangat besar,” ujar Zainul.
Empat langkah yang akan diterapkan meliputi evaluasi jumlah penerima manfaat, penyesuaian jadwal penyaluran MBG menjadi lima hari dalam sepekan, evaluasi insentif SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat, serta penerapan sistem klaster sesuai kapasitas dan kinerja.
