Jakarta – Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), M. Rifqi Daneswara, menegaskan bahwa ruang digital kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung sistem pertahanan nasional. Karena itu, strategi membangun persepsi publik yang positif melalui komunikasi yang efektif dinilai menjadi kebutuhan di era transformasi digital.
Menurut Rifqi, perkembangan teknologi informasi menghadirkan berbagai peluang dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi juga membawa tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, hingga narasi yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menerapkan strategi komunikasi publik yang adaptif, transparan, dan berbasis fakta agar masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus memiliki kepercayaan terhadap kebijakan negara.
“Ruang digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem pertahanan nasional,” ujar Rifqi Daneswara.
Menurutnya, membangun persepsi publik tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi. Pemerintah juga harus memastikan informasi yang disampaikan mudah diakses, mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi rujukan utama bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran strategis melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang kredibel. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam memilah, memverifikasi, dan memahami setiap informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
Rifqi menegaskan bahwa literasi digital menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan informasi nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Masyarakat yang memiliki kemampuan mengenali sumber informasi terpercaya, melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum membagikannya, serta memahami konteks kebijakan strategis pemerintah akan menjadi bagian penting dalam menjaga ruang digital yang sehat. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan membangun budaya informasi yang bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang terbuka, akurat, dan tepat waktu. Menurutnya, penguatan kanal informasi resmi, peningkatan edukasi literasi digital, serta percepatan klarifikasi terhadap informasi yang menyesatkan merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas informasi di ruang digital.
Lebih lanjut, Rifqi mengatakan pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, media massa, akademisi, komunitas digital, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid sekaligus mencegah berkembangnya disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan nasional.
“Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, media massa, akademisi, komunitas digital, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan nasional,” ungkapnya.
Rifqi menilai tantangan penyebaran disinformasi tidak dapat dihadapi oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Semakin tinggi tingkat literasi digital masyarakat, semakin kuat pula kemampuan bangsa dalam menjaga kualitas informasi, memperkuat persatuan, serta menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif.
Ia pun mengajak masyarakat untuk menjadikan sumber informasi resmi pemerintah sebagai rujukan utama, membiasakan melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, serta berperan aktif dalam membangun budaya literasi digital di lingkungan masing-masing.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, media, akademisi, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat, ruang digital Indonesia akan menjadi ekosistem informasi yang berkualitas, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung keberhasilan berbagai kebijakan strategis pemerintah demi kemajuan bangsa dan penguatan pertahanan nasional,” tutup M. Rifqi Daneswara.
