Oleh: Bara Winatha*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program di berbagai daerah. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperkuat akurasi data, transparansi informasi, serta standar kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya cakupan program, melainkan juga dari ketepatan sasaran, keamanan pangan, kandungan gizi, dan kemampuan pemerintah memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pembenahan tata kelola MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat hingga pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat integrasi data kependudukan untuk memastikan penerima manfaat dapat diidentifikasi secara individual. Integrasi tersebut diharapkan mewujudkan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sehingga potensi pencatatan ganda dapat diminimalkan.
Penguatan data menjadi semakin penting karena sasaran MBG mencakup kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi. Anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok sasaran lainnya membutuhkan intervensi yang tepat dan berkelanjutan. Karena itu, pemutakhiran data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi fondasi agar kebijakan pemenuhan gizi dapat dirancang berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data kependudukan yang dikelola Dukcapil dapat membantu BGN melakukan pendataan penerima manfaat secara lebih terperinci. Menurut Tito, pemerintah perlu bergerak dari sekadar mengetahui jumlah penerima menuju kemampuan mengidentifikasi setiap individu yang mendapatkan layanan MBG. Pendekatan tersebut akan membuat perencanaan, distribusi, pengawasan, dan evaluasi program menjadi lebih terukur sekaligus mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran.
Integrasi data juga membuka peluang pengembangan sistem pemantauan penerima manfaat secara lebih komprehensif. Ke depan, data kependudukan dapat dikaitkan dengan informasi sektor kesehatan untuk melihat perkembangan kondisi anak, termasuk indikator pertumbuhan seperti tinggi dan berat badan. Dengan demikian, MBG dapat berkembang dari sekadar program distribusi makanan menjadi instrumen intervensi gizi yang hasilnya dapat dipantau secara berkelanjutan.
Selain persoalan ketepatan sasaran, kualitas layanan menjadi aspek yang tidak kalah penting. BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak mampu memenuhi standar yang telah ditentukan. Sebanyak 1.300 SPPG telah kurang dari satu bulan, termasuk dapur yang tidak dapat memperbaiki kekurangan atau dinilai berpotensi membahayakan penerima manfaat, sebagai bentuk penegakan standar tanpa membedakan siapa pihak yang mengelolanya.
Penutupan SPPG dilakukan berdasarkan sistem dan standar yang ditetapkan BGN, bukan berdasarkan kepemilikan atau latar belakang pengelola. Ketegasan tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kualitas makanan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak ingin perluasan program justru mengorbankan standar pelayanan karena makanan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan keamanan pangan dan gizi.
Pemerintah juga memperkuat transparansi melalui pengembangan Radar MBG sebagai portal digital yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan program. Portal tersebut disiapkan agar orang tua, guru, kepala sekolah, kepala daerah, serta dinas terkait dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan MBG secara lebih mudah. Kehadiran Radar MBG menjadi bagian dari upaya membuka ruang pengawasan publik sekaligus mendorong setiap pelaksana program lebih bertanggung jawab terhadap kualitas layanan.
Keterbukaan informasi tersebut akan didukung dengan pelaporan digital dari seluruh SPPG. Saat ini sebagian besar SPPG telah melakukan pengisian laporan secara digital, sementara BGN terus mendorong agar seluruh dapur MBG menjalankan pelaporan secara konsisten, termasuk dokumentasi proses produksi. Dengan semakin lengkapnya data yang masuk, informasi dalam Radar MBG dapat menjadi instrumen pemantauan yang lebih kuat dan membantu pemerintah menemukan persoalan secara lebih cepat.
Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan pihaknya akan terus mengawal implementasi MBG agar berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran. Yusuf menilai program tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat berkaitan dengan kualitas asupan gizi sehingga setiap rupiah anggaran MBG harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.
Yusuf mengatakan berbagai pembenahan tata kelola yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang perlu diapresiasi sekaligus terus diawasi. Pengawasan tersebut penting agar program tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi dan tersedia dengan kualitas yang baik. Dalam perspektif tersebut, dukungan terhadap MBG perlu berjalan beriringan dengan kontrol publik agar program dapat terus diperbaiki berdasarkan persoalan yang ditemukan di lapangan.
Melalui data akurat, informasi terbuka, dan kualitas makanan diawasi secara konsisten, peluang MBG memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi masyarakat akan semakin besar. Dengan demikian, langkah pemerintah memperkuat tata kelola dan transparansi MBG menunjukkan keseriusan dalam membangun program yang tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga akuntabel dan berkualitas.
*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan
